Sulistyo Triono Putro
  • 29
  • 0
  • 0
  • 0

Tokoh inspiratif

Foto: (sumber: merdeka.com)

 

Gerakan Indonesia Melayani dan Tertib: Dimulai dari Kredit Jamban

 

Membudayakan kebiasaan baik di masa memulainya dapat saja tidak mulus jalannya. Masyarakat jadi sasaran kegiatan nyatanya harus diyakinkan dulu dengan bukti dan manfaatnya.

 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memaparkan bahaya kesehatan jika melakukan buang air besar (BAB) sembarangan akibat tidak memiliki jamban. Bahaya itu mulai dari diare hingga balita bertubuh pendek (stunting) di masa depannya. Stunting sendiri berarti kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Akibatnya, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

 

Menurut Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Imran Agus Nurali, air yang tercemar kotoran BAB akibat tidak memiliki jamban di rumah dapat menyebabkan dua penyakit. “Bahayanya bisa menyebabkan diare, kemudian kotorannya bisa menyebabkan penyakit hepatitis,” ujarnya seperti dikutip dari Republika.

 

Imran mengungkap saat ini rata-rata sekitar 78 persen kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah Indonesia telah memiliki jamban atau keluarga itu telah memiliki akses sanitasi jamban memadai dan sudah tidak buang air besar sembarangan. “Sedangkan sekitar 22 persen KK masih belum memiliki tempat pembuangan kotoran manusia jamban," tambah Imran. Adapun daerah-daerah yang paling susah memiliki jamban, ungkap Imran, adalah wilayah kumuh dan padat. Mereka tinggal di bantaran sungai, tinggal musiman, atau mengontrak di rumah yang tidak memiliki akses jamban. Kendati demikian, Imran menyebutkan pemerintah di rencana pembangunan jangka menegah negara (RPJMN) menargetkan, semua KK di kabupaten/kota di Indonesia sudah memiliki jamban pada 2024 mendatang.

 

“Untuk mencapai target itu maka kami menguatkan kemitraan dengan lintas sektor termasuk rentara nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), mitra sektor swasta memberikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk perbaikan sanitasi masyarakat hingga menggandeng Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggerakkan bupati/ wali kota melalui intervensi kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM),” papar Imran. Selain itu, dibutuhkan pula intervensi akses air bersih karena dapat menjadi intervensi sensitif. Jika intervensi ini dijalankan, masyarakat yang tidak memiliki jamban termasuk akibat tak adanya air jadi dapat diatasi.

 

Kredit Jamban

 

CLTS (Community-Led Total Sanitation)  itu unik…..!” pernyataan ini disampaikan Anton saat berbincang dengan Tim IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene) di sela-sela kesibukannya. “Kenapa begitu?”  Tanya Tim IUWASH. “Lha iya, wong pendekatan dengan cara main-main tapi sangat mengena dan membangkitkan kesadaran masyarakarat untuk membangun toilet,” Itulah sepenggal dialog Tim Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dengan Anton setelah berkeling keliling ke-7 rumah yang sudah membangun jamban yang  berada di RW 2 Kelurahan  Kedung Galeng, Probolinggo, Jawa Timur.

 

Kesimpulan dari percakapan itu menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan cukup efektif dalam merubah perilaku masyarakat yang selama ini berperilaku BAB sembarangan. Perilaku ini dilakukan tanpa menyadari akan bahayanya. Namun masyarakat masih terbiasa dengan pendekatan penyuluhan yang terkesan menyampaikan doktrin-doktrin normatif yang masuk telinga kiri dan keluar ke telinga kanan. Pendekatan lama cenderung membuat hal-hal yang disampaikan tidak melekat di benak masyarakat sehingga sulit mendukung munculnya perubahan perilaku masyarakat.

 

Pendekatan mengena terhadap masyarakat itu digerakkan oleh Sulistyo Triantono Putro, atau akrab dipanggil Pak Anton, yang merupakan salah satu fasilitator  yang cukup potensial yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, Jawa Timur. Anton sebelumnya telah mendapat pelatihan fasilitasi CLTS/STBM (Community-Led Total Sanitation/ Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada akhir November 2011 bersama dengan 20 sanitarian dan petugas kesehatan lainnya.  

 

Anton yang saat ini berdinas sebagai sanitarian di Puskesmas Wonoasih, Probolonggo, Jawa Timur. sudah melakukan gerakan kepoloporannya ini di empat lokasi di wilayah kerjanya, yaitu Puskesmas Wonoasih. Pengalaman paling mengesankan menurutnya adalah ketika melakukan pemicuan di RW 2 Kedung Galeng pada saat itu masyarakat diajak berjalan hingga 500 meter ke sebuah sungai, lokasi mereka biasa BAB sembarangan. Di situ mereka dipicu mulai dari rasa jijik, rasa malu, sampai sampai ada sebagian masyarakat sampai muntah-muntah saking jijiknya.

 

Saat itulah mereka terhenyak dan sadar bahwa perilaku mereka sangat tidak sehat dan merugikan orang lain, belum lagi betapa susahnya saat musim hujan dan saat malam hari, kondisi sudah bertahun tahun mereka jalani sepanjang hidup mereka, dan kesempatan inilah yang dimanfaat Anton untuk menawarkan sebuah perubahan meskipun awalnya sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk berubah.

 

Dalam menjalankan kegiatan pemicuan, Anton mendapatkan dukungan dari Kyai Fauzan, yang kemudian menjadi natural leader STBM yang ikut menentukan keberhasilan Program STBM di Kota Probolinggo. Orang di sekitarnya menyebut dengan sebutan “Bindereh Fauzan” sebuah sebutan terhormat di kalangan komunitas Madura. 

 

Dengan proses pertemuan yang cukup panjang masyarakat RW 2 bersepakat untuk mengadakan kredit jamban. Sistem kredit akan dikelola oleh Kyai Fauzan. Masyakat akan membayar uang muka kredit jamban sebesar antara Rp100 – Rp200 ribu dan sisanya akan dicicil Rp20 ribu per minggu hingga lunas. Total pinjaman untuk pembangunan jambannya adalah sebesar Rp750 ribu. Dalam program ini, Anton dan tim teknis (tukang) berkewajiban membangun jamban dengan paket yang terdiri dari kloset, septic tank dan Sumur Resapan.

 

Saat ini sudah ada 17 KK yang sudah berkomitmen untuk turut serta dalam kredit  jamban ini. Tujuh jamban yang sudah terbangun berhasil dimanfaatkan untuk 31 jiwa dan 1 jamban dalam proses penggalian. Ketika ditanyakan mengapa masyarakat memutuskan sistem kredit jamban  bukan arisan jamban? Alasannya cukup masuk akal karena dengan kredit masyarakat tidak khawatir akan macet. Hal ini berbeda dengan arisan masih dimungkinkan ada masyarakat yang curang untuk membayar.

 

Bu A’yun, salah satu warga yang rumahnya sudah mulai membangun jamban, menguatkan hal ini. “Saya memiliki bibi yang buta, sehingga ketika BAB saya membuang kotorannya di belakang rumah, karena rumah saya terletak jauh dari sungai. Selain itu saya harus mengantar bibi saya untuk melakukan BAB. Kegiatan ini sangat merepotkan,“ ungkapnya yang akhirnya memutuskan untuk ikut menjadi peserta kredit jamban. Setelah mewabah di wilayah kecamatan Wonoasih, banyak wilayah yang sudah mendengar dan menginginkan sistem ini juga bisa diterapkan di wilayah mereka, terutama wilayah-wilayah yang sudah dilakukan pemicuan. Potensi ini jelas luar biasa, di sisi lain terdapat isu dari segi permodalan.

 

Selaku Pelopor, Anton harus punya modal cukup untuk memenuhi keinginan masyarakat memiliki jamban sendiri. Apabila hanya mengharapkan dari hasil perputaran uang cicilan, percepatan pembangunan jamban akan lambat. Niatan untuk berkonsultasi dengan BRI setempat Dia urungkan begitu mengetahui bunga yang akan dikenakan terlampau besar dan memberatkan.

 

Seperti harapan para pejuang sanitasi lain di berbagai wilayah, Anton juga berarap bisa mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan untuk membantu upaya menggiatkan pembangunan jamban. Agaknya upaya ini harus dilihat sebagai tantangan ke depan upaya, dimana kredit mikro dapat disalurkan kepada masyarakat untuk pendanaan pembangunan Jamban dengan bunga yang tidak memberatkan dan persyaratan yang mudah.

 

Kisah Anton dan kredit jamban ini dapat menjadi contoh dari Gerakan Indonesia Melayani di mana sosok abdi pemerintah punya terobosan baru bagi terciptanya gaya hidup bersih yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang dilayaninya. Kisah Anton ini juga secara tidak langsung mencontohkan Gerakan Indonesia Tertib dengan membantu masyarakat tetap mejaga kesehatan lingkungan dan tempat tinggalnya. Budaya melayani dan tertib dari Gerakan Nasional Revolusi Mental memang sudah seharusnya terus dilestarikan dan dipelihara dengan berbagai contoh baik. Karena masyarakat kita cenderung melihat dulu apa manfaat suatu kegiatan dibanding dengan kampanye atau sosialisasi besar-besaran tanpa upaya pembuktian yang menguatkan. Salam Revolusi Mental! (*)

 

Diolah dari berbagai sumber


#ayoberubah