Sanksi Hukum Mencerdaskan
  • 21
  • 0
  • 0
  • 0

Praktik baik

Foto: (sumber: youtube.com)

Menjatuhkan vonis hukuman baginya tidak selalu dalam perintah pemenjaraan atau denda. Terdakwa yang terbukti bersalah dimintanya untuk menjalani hukuman yang tidak biasa. Vonis yang dikenal dengan ‘keadilan kreatif’ itu dasarnya menekankan pada aspek pembelajaran dibandingkan efek pesakitan.

 

Ketika Anda melibatkan orang dan memuji mereka atas perilaku baik mereka, tidak seperti anak-anak, itu membantu meningkatkan harga diri mereka. Filsafat peradilan saya benar-benar tidak jauh berbeda dari filsafat orang tua. Saya punya lima anak. Anda bisa memukul mereka tetapi apa yang Anda dapatkan? Kebanyakan orang ingin menjadi baik tetapi dengan sedikit hambatan atau kebiasaan. Kita harus mengubah kebiasaan dan menghilangkan hambatan ini. Itu tugas kita!” kata Hakim Pengadilan Negeri Painesville, Lake County, Ohio, Amerika Serikat yang juga dikenal dengan vonis ‘Keadilan Kreatif-nya,’ Michael Cicconetti.

 

‘Keadilan Kreatif’ yang dimaksud adalah menempatkan terdakwa pada posisi korban ketika kejahatan yang dilakukannya itu terjadi. Cicconetti sebagai hakim sebelumnya menawarkan terdakwa pada dua pilihan, menghabiskan waktu dalam penjara atau menjalani hukuman dengan cara sang hakim yang kemudian dinilai masyarakat sebagai vonis unik tetapi penuh efek jera dan pembelajaran.

 

‘Keadilan Kreatif’ a la Hakim Michael Cicconetti mulai dikenal luas di pertengahan tahun ’90-an. Ketika itu, seorang perempuan bernama Michelle Murray (26 tahun) dimintanya untuk menginap di dalam hutan sebagai ganti hukuman karena telah menelantarkan 35 ekor anak kucing di dalam hutan selama musim dingin. “Jangan lagi lakukan perbuatan ini karena siapa pun yang melakukan perbuatan serupa ini akan merasakan hal yang sama. Ini contoh dan semoga tidak terjadi lagi di masa depan,” kata Cicconetti seperti dikutip dari Wikipedia.

 

Pada kesempatan lain, Cicconetti juga menjatuhkan vonis terhadap keluarga yang gemar berbuat onar dengan memutar musik rock bersuara keras dan sangat menganggu para tetangganya. Keonaran polusi suara itu berujung pada vonis Cicconetti yang memerintahkan keluarga itu tinggal sehari semalam di dalam hutan dan dimintanya benar-benar diam, tanpa suara sama sekali. Pilihan lain, kalau tidak mau tinggal “menyepi,” para terdakwa disuruh tinggal di dalam rumah mereka dan wajib memutar musik klasik sepanjang hari. Seorang pria yang tertangkap polisi membawa senjata penuh peluru juga divonisnya dengan menginap di rumah duka yang saat itu sedang penuh dengan jenazah. Bahkan, remaja pencuri sepeda dijatuhinya hukuman dengan bersepeda selama 10 hari berturut-turut demi mendukung kegiatan amal masyarakat yang sedang digelar.

 

Baik terdakwa maupun korban, rata-rata mengaku sangat terbantu dengan hukuman dari vonis “Keadilan Kreatif” yang dijatuhkan Cicconetti. Secara psikologis, mereka mengaku akhirnya dapat menyelesaikan masalah usai menjalani vonis hukuman tanpa harus tersiksa dalam kurungan penjara. Hukuman terbilang unik itu juga diakui mampu mengasah kepekaan diri bahwa akan ada orang yang dirugikan akibat perbuatan kita yang salah.

 

“Keadilan Kreatif” ini lantas mengantarkan Cicconetti sebagai Presiden American Judges Association. Surat dari masyarakat yang gemar akan vonis penuh pembelajaran itu pun terus membanjiri meja kerjanya. Buah dari kerja kerasnya ini tidak lain adalah karena latar belakang Cicconetti yang sejak muda dan masih duduk di bangku kuliah harus berjibaku dengan kerasnya hidup sebagai buruh kasar di pelabuhan pada siang hari, sementara malamnya baru duduk sebagai Mahasiswa Hukum di Universitas Negeri Cleveland. Kepopuleran vonis Cicconetti ini lantas menyebar hingga ke seluruh wilayah Amerika Serikat dan berhasil menginspirasi teman sejawatnya sesama hakim saat akan menjatuhkan vonis. Cicconetti pun akhirnya mengumumkan rencana pensiunnya pada Februari 2019 hingga akhirnya resmi berhenti sebagai ‘Wakil Tuhan’ pada September 2019 lalu.

 

Efek Jera

 

Sanksi hukum sejatinya dapat menjadi pembelajaran dan mampu memberikan efek jera. Mantan Anggota KPK, Basaria Panjaitan dalam kertas kerjanya yang diterbitkan di situs resmi DPR RI pernah menuliskan opininya tentang efek jera khususnya bagi pelaku kejahatan luar biasa semacam koruptor. “Pemberlakuan hukuman mati terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan korupsi berat sangatlah efektif karena akan menimbulkan efek jera sehingga masyarakat lainnya akan takut melakukan korupsi. Menurut saya, Hukuman mati merupakan upaya terakhir dan hanya dijatuhkan terhadap koruptor yang sangat berdampak luas. Alternatif lain untuk menimbulkan efek jera, koruptor dapat diberikan sanksi pemiskinan dan sanksi sosial,” tulisnya.

 

Penerapan sanksi sosial biasanya mengemuka saat Pemerintah berencana mereformasi sistem hukum yang di dalamnya menyebutkan pertimbangan beban kapasitas penjara yang mem-bludak atau ketidakpuasan publik terhadap vonis majelis hakim. Maka, sanksi sosial dalam hal ini dinilai sebagai alternatif hukuman yang efeknya tidak kalah dahsyat dengan hukuman penjara, terutama rasa malu Si Terdakwa atau Terpidana. Kendati demikian, penerapan sanksi sosial di tanah air secara keseluruhan masih berupa wacana yang memerlukan formulasi jelas lagi matang.

 

Lembaga antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam situs resminya menulis bahwa secara konseptual, sanksi sosial merupakan bentuk hukuman yang bertujuan memberikan rasa malu bagi pelaku yang melanggar nilai, norma, moralitas yang berlaku di masyarakat. Sanksi sosial gencar disuarakan seiring geramnya masyarakat terhadap Terdakwa maupun Terpidana korupsi yang justru terlihat bahagia, tersenyum, melambai tangan ketika muncul di layar kaca. ICW mencatat, meskipun bentuk sanksi sosial bagi koruptor belum ditentukan tetapi beberapa pihak mengusulkan agar sanksi itu diterapkan dengan kegiatan misalnya sebagai tukang sapu jalanan dan menggunakan rompi khusus dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Gagasan lain adalah membersihkan WC umum, KTP bercap koruptor, dan dipekerjakan di perbatasan.

 

“Sebagai upaya untuk meminimalisir korupsi maka wacana sanksi sosial sepatutnya didukung dan dipertegas pengaturannya dalam Undang-Undang (UU). Hal tersebut bisa dilakukan dengan dimasukkan dalam revisi KUHP khususnya Pasal 10 soal pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Apabila sanksi sosial sudah dicantumkan dalam UU tentu akan menjadi jelas dasar pelaksanaannya. Pada prinsipnya, sanksi sosial tidak mengurangi hukuman pidana karena bertujuan untuk menambah efek jera dan menjadi harapan baru untuk menegakkan keadilan. Jika sanksi sosial nantinya efektif dilaksanakan maka akan menjadi terobosan dan menambah perbendaharaan hukuman koruptor yang telah ada seperti penghapusan hak politik dan upaya pemiskinan dengan pasal-pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kombinasi ini akan membuat koruptor miskin dan tidak lagi mempunyai kedudukan sosial di masyarakat.” Demikian tulis ICW.

 

Hukuman yang harapannya dapat menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan dan utamanya pembelajaran bagi masyarakat, dapat saja terus diupayakan tetapi memang mensyaratkan adanya konsistensi yang berkelanjutan. Menurut Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, penegakan hukum dikatakan konsisten apabila setiap terjadinya peristiwa hukum, pelanggaran hukum, ada penegakan hukum yang berjalan, dan jangan kemudian hukumannya berbeda-beda untuk jenis kasus yang sama. “Nah ini persoalan konsistensi dalam penegakan hukum itulah yang akan menimbulkan efek Jera, orang akan berpikir, 'Saya tidak punya peluang untuk berbuat kejahatan karena kalau saya berbuat kejahatan pasti dengan mudahnya saya akan dihukum', jadi lebih ke situnya,” paparnya seperti dikutip dari republika.

 

Menurutnya lagi, pemidanaan yang berlaku saat ini sudah merupakan pemidanaan yang modern, bukan lagi atributif. Atributif yang dimaksudnya yaitu penghukuman dengan alasan membalas orang yang melakukan tindakan itu. “Tapi sekarang ini sudah restoratif, sudah memperbaiki keadaan, memperbaiki korban memperbaiki termasuk pelaku,” ujar Taufik lagi.

 

Demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan harmonis memang dibutuhkan suatu aturan hukum yang disepakati, baku, dan tentu saja ditaati mengingat konsekuensi yang akan didapat jika terjadi pelanggaran. Kepatuhan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap hukum dapat dibahas dari berbagai aspek, mulai dari sosiologi hingga psikologi hukum. Namun di atas semua itu, ketertiban adalah hal utama yang ingin dicapai dan bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu bangsa yang tertib jika sejak dini kesadaran hukum pun tertanam dengan baik. Gerakan Indonesia Tertib dari Gerakan Nasional Revolusi Mental sedang mengupayakan ketertiban ini dan dimulai dengan membudayakan tertib di jalan, lingkungan, sikap, dan sebagainya.

 

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, seperti dikutip dari situs resmi https://business-law.binus.ac.id, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Arief Sidharta didasari oleh lima alasan yaitu pertama, takut karena adanya sanksi. Dengan adanya sanksi, secara normal manusia pasti ada rasa takut karena kehidupannya di penjara menjadi serba terbatas dengan ketat aturan yang ada. Kebebasan dan hak-hak yang sehari-hari dinikmatinya menjadi jelas berbeda sehingga hanya derita nestapa yang terbayangkan di dalam alam pikirannya. Kedua, karena seseorang memang orang yang taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Ketaatan yang berasal dari kepercayaan agama dan adat istiadat yang dipegang dapat membuat seseorang ketakutan jika berbuat salah dan merugikan orang lain, makanya mereka akan selalu berusaha menghindarinya.

 

Ketiga,  orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat sekelilingnya. Manusia tidak  mungkin dapat sendirian tetapi selalu hidup bersama dengan masyarakat. Besarnya pengaruh masyarakat terhadap perilaku seseorang atau keluarga adalah realitas yang ada dan tidak  dapat dibantah. Hal ini terjadi, karena masyarakat dan hukum dapat saling mempengaruhi, sehingga keduanya memang dapat saling mengisi yang akan tergantung pada pola perilaku masyarakatnya. Keempat, orang menaati hukum atau mengikutinya peraturan hukum dikarenakan tidak ada pilihan lain. Ketaatan terhadap aturan adalah sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidupnya menjadi damai, aman tentram dan tenang. Namun, terkadang manusia juga terpaksa melanggar aturan (tidak taat), sehingga harus bertanggung-jawab atas perbuatannya itu. Dengan dasar kerangka konsekuensinya inilah, manusia sedapat mungkin tidak melanggar aturan yang berlaku karena melanggar berarti sama saja akan sanksi hukumnan terhadapnya. Kelima, orang menaati hukum itu karena kombinasi keempat faktor tadi. Hal ini adalah konsekuensi logis gabungan dari keempat penyebab mengapa orang menaati hukum. (*)

 

Diolah dari berbagai sumber