Protokol Kesehatan, Apa Kabar?

Protokol Kesehatan, Apa Kabar?

  • 32
  • 0
  • 0
  • 0

0%
ayo berubah
0%
disiplin itu baik

Kabar

Foto: (sumber: infopublik.id)

 

 

Protokol Kesehatan, Apa Kabar?

 

Seiring dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19,  penegakan disiplin untuk mematuhi Protokol Kesehatan mulai gencar lagi dilakukan. Karena masih belum banyak masyarakat yang sadar dan paham tentang pemakaian masker.

 

Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengaku mendapati adanya hasil survey yang menyebut bahwa sekitar 70 persen warga setempat beraktivitas tanpa mengenakan masker. Untuk itu, menurut Kepala Negara, diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat dibanding sebelum-sebelumnya. Selain itu, dibutuhkan pula sosialisasi kembali secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan agar masyarakat kembali dan semakin meningkatkan kedisiplinannya terkait kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan.

 

Presiden mengingatkan agar segala upaya sosialisasi dan komunikasi itu dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan partisipatif untuk mengajak serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. “Komunikasi yang membangun kepercayaan, yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan,” kata Presiden seperti dikutip dari siaran resmi Kemensetneg.

 

Arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Pertengahan Juli 2020 ini selanjutnya meminta jajaran K/L (Kementerian/Lembaga) yang ada untuk bergerak cepat di lapangan dalam menyikapi kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kepala Negara menekankan agar jajarannya terus berfokus pada pengujian, pelacakan, dan perawatan pasien yang terinfeksi Covid-19, utamanya di delapan provinsi yang masih memiliki angka penularan yang cukup tinggi yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa barat, Sulawesi Selatan, Jawa tengah, Sumatera Utara, Papua, dan Kalimantan Selatan.

 

Penambahan kasus baru positif Covid-19 di Indonesia diketahui memang masih terus terjadi. Per 13 Juli 2020, seperti dilansir dari Kompas, Pemerintah mengumumkan adanya 1.282 kasus baru sehingga kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air berjumlah 76.981 kasus. Dari jumlah ini, 36.636 atau 47,6 persen dari yang terkonfirmasi berada dalam perawatan, sementara 36.689 dinyatakan sembuh. Melansir worldometers, Indonesia masuk dalam 10 besar kasus positif terbanyak di Asia. Tercatat, kasus positif yang dilaporkan negara-negara Asia sebanyak 2.973.219 kasus. Jika melihat angka kematian, Indonesia berada di posisi keenam, dengan 50 kasus baru. Adapun lima di atasnya yaitu India (23.200 meninggal), Iran (12.829 meninggal), Turki (5.363 meninggal), Pakistan (5.266 meninggal), dan China (4.634 meninggal). Sementara, data kesembuhan menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-14.


Presiden kemudian mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif di sejumlah provinsi dan kembali meminta ditingkatkannya pengujian PCR (polymerase chain reaction) dengan menambah jumlah laboratorium yang beroperasi di daerah, serta dengan dukungan mobile lab PCR sehingga target jumlah pengujian bisa tercapai. “Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu bisa tercapai 30 ribu (pengujian),” kata Presiden lagi.


Presiden dalam Ratas juga menyinggung soal diperlukannya pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi antarwilayah untuk mencegah mobilitas dan penyebaran yang lebih lanjut. Pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah, tambah Presiden,  betul-betul harus dijadikan perhatian lagi karena imported cases dari luar negeri juga semakin meningkat.

 

 

 

Memang Harus Tegas

 

Sebagai salah satu elemen penting penerapan Protokol Kesehatan, Pemerintah memang terus mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Meski suatu daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi masih banyak orang yang tidak menuruti imbauan ini bahkan melawannya. Sudah banyak aksi viral warga yang menolak memakai masker seperti dalam video yang diunggah oleh akun media sosial @Fakta.Indo pada Senin, 13 April 2020 lalu. Peristiwa itu terjadi di wilayah Perumahan Taman Rezeki, Kelurahan Ciriung, Kec Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat. Pada rekaman video itu, pemuda yang kesal mencoba memukul pria berkaos putih dan terus melakukan aksi provokatif warga lainnya agar menolak memakai masker.

 

Menurut Sosiolog dari Universitas Indonesia, Bayu A. Yulianto, terdapat beberapa faktor yang jadi penyebab peristiwa ini terjadi. Pertama, kurangnya pemahaman bahaya dari COVID-19 dan kebiasaan masyarakat tidak menggunakan masker. Faktor lainnya adalah minimnya tingkat kepedulian dan kesadaran atas Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari sehingga seseorang jadi egois tanpa memikirkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi kepada orang-orang di sekitarnya.

 

Dia menambahkan, seharusnya ada peringatan keras kepada mereka yang tidak menggunakan masker di masa sekarang ini. Sebab, tanpa menggunakan masker, seseorang dapat mengancam kesehatan orang lain. Namun, peringatan keras ini merupakan langkah terakhir ketika seseorang tidak bisa diberikan pengertian pentingnya penggunaan masker untuk mencegah risiko penularan Covid-19. “Kalau Dia melanggar ketentuan secara sengaja atau menolak pakai masker padahal Dia mampu mengadakan masker, itu yang patut diberi pemahaman lebih mendalam lagi. Kalau sampai marah, ya harus diberi peringatan lebih keras lagi karena Dia bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga membahayakan orang lain,” papar Bayu kepada VOI.

 

Sementara itu, imbauan Pemerintah tentang pemakaian masker, telah lama disuarakan sejak awal wabah Covid-19 “masuk” ke Indonesia. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Wabah Corona, Achmad Yurianto menegatakan, Pemerintah mewajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk mengenakan masker saat akan keluar rumah. Imbauan ini tentu sesuai dengan anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO) agar menggunakan masker demi mencegah penularan Covid-19.


Yuri mengatakan, masyarakat cukup mengenakan masker kain yang bisa dipakai berulang kali setelah dicuci. “Semua harus gunakan masker, masker bedah dan masker N95 untuk petugas kesehatan, gunakan masker kain untuk warga, karena kita tidak tahu orang di luar, tanpa gejala, kita tidak tahu mereka sumber penyakit,” kata Yuri saat melakukan konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta. Dia juga memaparkan agar masker kain dicuci maksimal setelah empat jam pemakaian. Masker ini bisa lebih dulu direndam di air sabun untuk kemudian dicuci dan selanjutnya bisa dipakai kembali. “Ini upaya untuk cegah penularan, karena kita tidak tahu bahwa di luar banyak kasus tanpa gejala potensi menular ke kita. Cuci tangan pakai sabun. Ini jadi kunci,” katanya lagi seperti dikutip dari cnnindonesia.com

 

Sementara menurut Sosiolog yang juga dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar terkait penularan Covid-19. Dengan keberagaman latar belakang masyarakat di Indonesia, pemerintah seharusnya bisa melakukan berbagai cara untuk menanamkan pemahaman itu. Sebagian orang bisa menerima dan mengerti penjelasan yang disampaikan melalui televisi. Namun, tidak sedikit warga yang tidak bisa menerima informasi hanya lewat penjelasan satu arah seperti itu. Maka, di sinilah para tokoh masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh budaya, seniman, hingga ketua wilayah, harus lebih massif diberdayakan dalam melakukan kampanye dan sosialisasi publik dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

 

Upaya penegakan disiplin pemakaian masker sesungguhnya telah dilaksanakan dengan pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar, mulai dari kerja sosial, denda, hingga sanksi ringan berupa menyanyikan lagu nasional atau hukuman push up. Penjatuhan sanksi denda, yang terbaru akan mulai diberlakukan di wilayah Jawa Barat mulai 27 Juli 2020. Jika tertangkap petugas tidak memakai masker, denda yang harus dibayar Pelanggar berkisar antara Rp100 – Rp150 ribu. Meski tengah disiapkan Pergub-nya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan denda uang bukan satu-satunya sanksi. Alternatif hukuman lainnya berupa kerja sosial atau kurungan. “Kalau tidak bisa membayar denda, pilihannya opsinya kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang disiapkan Pak Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi),” terangnya. Tim gabungan dari Satpol PP, Polisi, hingga TNI akan dikerahkan untuk memastikan aturan ini bisa berjalan. “Dananya akan masuk ke kas daerah, terhimpun buat negara. Peraturan ini membekali Gugus Tugas yang diberi kewenangan oleh peraturan untuk membuat semua tindakan yang diperlukan, menjaga epidemiologi kita terkendali. Hanya masker saja,” katanya lagi seperti dilansir dari Kompas

Menerapkan Protokol Kesehatan memang menuntut masyarakat untuk tidak hanya sadar diri tetapi juga memperkaya pemahamannya terhadap berbagai risiko yang mungkin saja terjadi. Covid-19 sebagai wabah meluas memang tidak diketahui kapan akan berakhir. Namun, sebagai langkah pencegahan, penegakan disiplin menaati Protokol Kesehatan itu dapat dimulai dari diri sendiri. Sebagai bangsa yang disiplin dan tengah dilanda masalah yang sama, mengapa tidak kembali membangkitkan semangat gotong royong memerangi wabah ini? Karena dengan gotong royong akan lahir kembali kesadaran dan tentu saja pemahaman bersama tadi. Sembari merevolusimentalkan karakter kita, Orang Indonesia, yang sesbenarnya tidak punya sikap egois apalagi sampai merugikan orang lain. (*)

 

Diolah dari berbagai sumber