Mental Baik, Taat Pajak

Mental Baik, Taat Pajak

  • 30
  • 0
  • 0
  • 0

0%
ayo taat pajak!
0%
ayo biasakan berbuat baik!

Kabar

Foto: (sumber: youtube.com)

 

Mental Baik, Taat Pajak

 

Demi kepentingan bersama dan demi membangun negara, pajak lalu jadi kewajiban setiap warga negara. Cenderung dinilai memberatkan, kesadaran bayar pajak jadi ramai dilawan.

 

Belakangan ini ramai polemik tentang pungutan pajak untuk sepeda seiring maraknya kegiatan bersepeda di saat Wabah Covid-19. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akhirnya meralat pernyataannya bahwa bukan penerapan pajak tetapi lebih pada aspek penertiban, sementara pesepeda ada yang menolak bayar pajak dan ada juga yang tidak keberatan asalkan dengan syarat pemenuhan fasilitas khusus sepeda yang harus lebih baik lagi.

 

Sebagai warga negara yang baik, pajak pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, mulai dari pelajar tingkat sekolah menengah pertama, hingga pebisnis ternama. Memang perlu banyak pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pajak ini. Dipercaya sebagai salah satu pemasukan negara terbesar, sebenarnya banyak cara yang dapat semakin mengakrabkan masyarakat dengan pajak, salah satunya dari banyaknya slogan yang muncul.

 

Sebut saja ‘Orang Bijak Taat Pajak;’ ‘Ayo Peduli Pajak;’ atau ‘Bangga Bayar Pajak.’ Dalam situs resmi Dirjen Pajak, slogan ‘Orang Bijak Taat Pajak’  dapat berarti sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan negara, sementara dana pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan Indonesia untuk pembangunan dan juga infrastruktur. Oleh karena itu, warga Negara yang taat bayar pajak seperti PPh, PPn, PBB, dan jenis pajak lainnya maka tergolong warga yang bijak. Slogan ‘Ayo Peduli Pajak’ dimaksudkan agar warga negara dapat diarahkan untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap segala perkembangan terkait dengan dunia perpajakan di Indonesia. Kepemilikan NPWP, Program Tax Amnesti, Perubahan PTKP, dan masih banyak perkembangan terbaru tentang pajak. Peduli artinya, kita tahu bukan tidak mau tahu apalagi pura-pura tidak tahu. Adapun slogan ‘Bangga Bayar Pajak’ artinya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Namun ada rasa yang mengganjal, kenapa harus bangga? Jawabannya simpel. Secara sederhana kita tahu bahwa APBN Indonesia dari tahun ke tahun sumber utamanya dari pajak, di mana penggunaan dana APBN atas pajak tersebut digunakan di antaranya untuk pembangunan berbagai fasilitas atau infrastruktur Negara kita ini, jadi pantas saja kalau kita merasa bangga jika termasuk orang yang sadar untuk bayar pajak.

 

Kewajiban membayar pajak semisal melaporkan pajak tahunan atau SPT merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat dalam pembangunan bangsa. Membayar pajak untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari bela negara. Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesadaran itu tumbuh dapat juga bernilai sebagai wujud semangat dan nilai Gerakan Indonesia Tertib dari Gerakan Nasional Revolusi Mental yang meminta masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

 

Aksi menolak bayar pajak dapat disampaikan melalui berbagai macam alasan lewat media sosial semacam Twitter atau instagram, mulai dari tuntutan perbaikan infrastruktur seperti jalan raya hingga perbandingan dengan pajak yang dipungut di luar negeri. Khusus untuk pajak sepeda, bagi mereka yang menolak, pungutan ini justru seharusnya jadi subsidi seperti yang berlaku di Negeri Seribu Sepeda seperti Belanda di mana pemerintahnya membayar pesepeda sekitar Rp3 ribu per kilometer jarak sepeda yang ditempuh.

 

Menurut cerita sejarah, Rakyat Indonesia pernah menolak tegas pemberlakuan pungutan pajak dengan lebih memilih menggelar perang gerilya. Seperti dikutip dari Historia.id, pada Oktober 1888, pemerintah Hindia Belanda mendapat panggilan dari pemerintah pusat di Den Haag. Mereka dimintai pertanggungjawaban atas penurunan budidaya kopi di wilayah Sumatera. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pemerintah akan mengganti pajak pertanian dan menerapkan pajak perorangan kepada seluruh rakyat Minang. Itu dilakukan untuk menutupi kerugian akibat kualitas kopi dari Sumatera yang menurun dan pemasukkan dari cultuurstelsel (tanam paksa) yang terlampau kecil. Untuk menghindari konflik, Gubernur Sumatera Barat, W.J.M. Michielsen menerapkan peraturan baru itu secara perlahan. Mulanya diadakan jajak pendapat untuk mendengar penilaian rakyat akan pajak perorangan yang bakal diberlakukan. “Praktis para wakil (rakyat) itu menolak membayar pajak karena ekonomi yang berat. Kalau toh ada yang tidak menentang, ini lebih disebabkan karena takut pada para penghulu kepala (baca: Belanda),” tulis Rusli Amran dalam Pemberontakan Pajak 1908.

 

“Michielsen berusaha menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan itu. Namun rakyat tidak mendengarnya karena takut pajak itu akan memberatkan hidupnya. Pendekatan pemerintah yang tadinya berjalan damai berubah menjadi panas. Malah di beberapa tempat terjadi aksi anarkis yang membuat geram pemerintah. Gubernur tetap memberlakukan pajak perorangan. Dia memerintahkan tentara bersiaga manakala terjadi pemberontakan. Pada 1897, rakyat mulai bergerak menyebarkan berita perlawanan. Melalui para tokoh kharismatik, mereka berusaha mengumpulkan kekuatan dari berbagai daerah. Menurut laporan Residen Prins dalam “Surat Rahasia” No. 67 tahun 1897, salah satu tokoh yang merencanakan perlawanan adalah Tuanku Padangganting,” demikian tulis Historia.id. Situs resmi sejarah ini juga mencatat bahwa meski rencana perlawanan pungutan pajak itu akhirnya digagalkan setelah guru Tuanku Padangganting, Yunus Tuanku Sutan, membocorkannya. Pemerintah menangkap Tuanku Padangganting dan beberapa tokoh lainnya. Namun, perlawanan itu tidak surut bahkan terus meluas ke hampir seluruh Tanah Minang.

 

Ketaatan bayar pajak, jika tidak dilaksanakan dengan baik, menurut Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo dapat membuat seorang warga negara tidak diperbolehkan menikmati layanan publik dan fasilitas umum. Dia mengatakan bisa saja orang yang tidak kena pajak ditindak secara hukum. Menurut Yustinus, tidak membayar pajak itu berarti melanggar aturan. “Lalu ya tinggal di law enforencement aja penegakan hukum saja, mereka diperiksa ditindaklanjuti sesuai Undang-undang perpajakan karena itu pelanggaran,” paparnya kepada detik.com.

 

Yustinus juga mengatakan bahwa tidak bayar pajak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.8/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) di pasal 39, bahkan dengan ancaman penjara selama enam tahun. “Betul UU KUP 2007, itu ada pasal 39 barangsiapa dengan sengaja tidak membayar pajak dengan benar ya pidana ya. Itu ada ancaman penjara selama 6 tahun ya, dan denda 4-6 kali pajak terutang ya,” katanya lagi.

 

Pada kesempatan lain, Yustinus menegaskan bahwa Gerakan Nasonal Revolusi Mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Revolusi mental dinilainya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Revolusi Mental, ditambahkannya, telah mendorong sikap dan perilaku jujur dan konsisten pada masyarakat dan perusahaan. Maka, kemudian berdampak pada pembayaran pajak yang terus meningkat. “Revolusi mental dan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan penerimaan pajak,” katanya lagi seperti dikutip dari medcom. (*)

 

Diolah dari berbagai sumber




#gerakanindonesiatertib
#ayoberubah