Buta Aksara: Tidak selalu Angka tetapi Upaya Keberlanjutannya

Buta Aksara: Tidak selalu Angka tetapi Upaya Keberlanjutannya

  • 35
  • 0
  • 0
  • 0

0%
ayo baca
0%
demi indonesia lebih baik

Kabar

Foto: (sumber: indonesiabaik.id)

 

Buta Aksara: Tidak selalu Angka tetapi Upaya Keberlanjutannya

 

Membenahi peningkatan budaya literasi di tanah air nyatanya tidak terhenti dengan kemunculan banyak gerakan bersama tetapi butuh langkah besar menyeluruh. Yang terpenting lagi, upaya membudayakan literasi hingga bahan bacaan jadi salah satu kebutuhan. Mampukah?

 

Pemberantasan buta aksara di tanah air sejauh ini terus mengacu pada semakin rendahnya angka penduduk buta aksara. Jika di masa awal kemerdekaan tahun 1945 lalu jumlahnya mencapai 97 persen, Proyek SD Inpres (Instruksi Presiden) di tahun 1973 telah meningkatkan angka partisipasi anak usia sekolah serta mampu menekan angka buta aksara. Buta aksara turun dari 39,1 persen pada 1971 menjadi 28,8 persen pada 1980, kemudian menjadi 15,9 persen pada 1990. Keberhasilan itu berlanjut di era Reformasi, menurut Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka di tahun 2015, angka buta aksara tersisa tinggal 4,4 persen. Pada tahun 2015, jumlah penduduk buta aksara telah berkurang menjadi 3,4 persen atau sebanyak 5,6 juta orang. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS tahun 2018, jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 3,29 juta orang, atau hanya 1,93 persen dari total populasi penduduk, sementara di tahun 2017, jumlah penduduk buta aksara tercatat 3,4 juta orang.

 

Menurut Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud, Samto, mayoritas orang yang buta aksara tinggal di daerah terpencil dan Pemerintah terus ingin berupaya menghapuskan jumlah penduduk buta aksara. “Memerlukan perjuangan, tiga juta orang ini tinggal di daerah sulit perlu upaya strategi agar masyarakat Indonesia terlayani dan mendapatkan informasi dengan kemampuan baca tulis,” ungkap Samto seperti dikutip dari Kompas. Dalam peringatan Hari Aksara Internasional tanggal 8 September 2020 ini, Kemendikbud mengangkat tema ‘Pembelajaran Literasi pada Masa Pandemi COVID-19, Momentum Perubahan Paradigma Pendidikan.’

 

Secara khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri di tahun 2019 lalu telah meluncurkan Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) yang merupakan hasil kajian pemetaan masalah literasi nasional demi semakin menempatkan aneka program atau kegiatan literasi dapat lebih tepat sasaran. Dalam indeks Alibaca ini lantas diketahui bahwa keberhasilan menurunkan angka buta aksara masih belum diimbangi dengan terus bertumbuhnya budaya literasi masyarakat. Adapun hambatan terbesarnya dalam catatan Indeks Alibaca itu masih berkutat pada dimensi akses dan budaya, di samping dua dimensi lainnya yaitu dimensi kecakapan dan alternatif.

 

Indeks Alibaca mencatat pula bahwa ada tiga provinsi dengan nilai indeks tertinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta (58,16); D.I. Yogyakarta (56,20); dan Kepulauan Riau (54,76). Namun, tiga provinsi ini belum mencapai kategori aktivitas literasi tinggi karena indeks ketiganya belum melampaui angka nasional tingkat aktivitas literasi 80,01 atau dengan kata lain masih berada di level aktivitas literasi sedang. Di peringkat terendah yaitu Povinsi Papua (19,90); Papua Barat (28,25); dan Kalimantan Barat (28,63).

 

Kajian dalam Indeks Alibaca diketahui mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) dalam buku World literacy: How countries rank and why it matters, mengenai faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas literasi, yaitu: Proficiency merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; Access adalah sumber daya pendukung di mana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; Alternatives yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan Culture adalah kebiasaan yang turut membentuk kebiasaan literasi. Hasil penghitungan Indeks Alibaca memperlihatkan bahwa angka rata-rata Indeks Alibaca Nasional masuk dalam kategori aktivitas literasi rendah, yaitu berada di angka 37,32. Nilai itu tersusun dari empat indeks dimensi, antara lain Dimensi Kecakapan sebesar 75,92; Dimensi Akses sebesar 23,09; Dimensi Alternatif sebesar 40,49; dan Dimensi Budaya sebesar 28,50.

 

Terdapat satu dimensi yang cukup menonjol, yaitu Dimensi Kecakapan yang menunjukkan upaya pemerataan pendidikan dan pemberantasan buta aksara sudah cukup baik. Dimensi lainnya yang cukup positif juga tampak pada Dimensi Alternatif, yang secara umum, masyarakat mulai memanfaatkan perangkat teknologi informasi, meskipun akses terhadap komputer dan internet masih perlu didorong lagi pemerataannya. Rendahnya angka indeks pada Dimensi Akses dan Dimensi Budaya menunjukkan perlunya perhatian terhadap dua dimensi ini untuk ditingkatkan.

 

Dimensi Budaya telah menunjukkan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bahan-bahan literasi masih rendah. Dimensi ini menggambarkan perilaku masyarakat dalam membaca buku cetak, membaca koran atau majalah, membaca artikel atau berita di media elektronik/internet, serta berkunjung ke perpustakaan umum dan taman bacaan masih cukup rendah.

 

Dimensi Akses merupakan dimensi dengan nilai indeks terendah. Dimensi ini terbagi menjadi dua subdimensi, yaitu subdimensi Akses di Sekolah dan Akses di Masyarakat. Akses di sekolah masuk kategori sangat rendah yang ditunjukkan oleh minimnya angka perpustakaan sekolah dalam kondisi baik dan belum memadainya jumlah petugas pengelola perpustakaan sekolah sedangkan akses di masyarakat terdiri dari keberadaan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, serta rumah tangga yang membeli surat kabar dan majalah. Pada indikator Perpustakaan Umum, keberadaan perpustakaan desa masih jauh dari ideal sehingga perlu ditingkatkan. Sementara jumlah perpustakaan komunitas baik taman bacaan maupun pustaka bergerak, meskipun masih jauh dari cukup, tetapi terus tumbuh seiring dengan maraknya aktivitas literasi yang disokong oleh warga dan komunitas. Fenomena ini tentu cukup menggembirakan dan memberikan alternatif bagi masyarakat di daerah yang belum terjangkau perpustakaan umum.

 

Untuk dimenasi akses, Indeks Alibaca merekomendasikan perlu upaya sistematis untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas literasi publik, baik di sekolah maupun di masyarakat, sedangkan untuk dimensi budaya, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) perlu diimbangi dengan dorongan pembiasaan di rumah, misalnya melalui kebijakan “Jam Belajar” pada waktu berkumpul dengan keluarga. Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, sejak 2016 Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang terdiri dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Bangsa.

 

Kemendikbud juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah, seperti program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus, program keaksaraan usaha mandiri, dan program multikeaksaraan. Selain itu, Kemendikbud melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara seperti Papua (22.88%), Sulawesi Selatan (4,63%), Sulawesi Barat (4,64%), Nusa Tenggara Barat (7,51%), Nusa Tenggara Timur (5,24%), dan Kalimantan Barat (4,21%). Adapun Program pascabuta aksara yaitu pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri. Program kemultikeaksaraan berorientasi pada pemerliharaan keberaksaraan dengan fokus pada lima tema pemberdayaan masyarakat, yakni profesi/pekerjaan, pengembangan seni budaya, sosial politik dan kebangsaan, kesehatan dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Demikian juga dengan kebijakan dalam peraturan daerah yang dapat menjadi acuan kebijakan untuk mendorong aktivitas literasi baru dimiliki oleh segelintir provinsi dan kabupaten/kota sehingga sebagian besar daerah belum memiliki acuan hukum yang memadai. Begitu pula praktik baik di sekolah telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dan lagi-lagi belum didorong oleh upaya struktural untuk mewujudkan standar sarana dan prasarana perpustakaan dan standar petugas pengelola perpustakaan secara lebih merata, serta belum adanya usaha sungguh-sungguh untuk menjamin ketersediaan koleksi bacaan di sekolah.

 

Guna meningkatkan literasi di lingkungan masyarakat, diperlukan juga upaya sinergis antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk giat membuadayakan literasi di lingkungannya masing-masing. Contohnya adalah masyarakat dan pegiat literasi dapat berpartisipasi dengan membuat perpustakaan di rumah, menyelenggarakan aktivitas rutin membaca di tingkat keluarga, serta menjadi donatur bantuan buku bagi sekolah maupun komunitas literasi. Selain itu, pihak swasta dan dunia usaha dapat mendukung pemenuhan akses literasi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya mendukung perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan komunitas.

 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dapat dimulai dari kebiasaan literasi yang baik. Sebagai budaya positif lagi penting, budaya literasi yang berujung pada kemauan diri untuk “makan” banyak bahan bacaan jadi semacam kebutuhan dasar yang perlu selalu dipenuhi. Meski memang pengertian literasi lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis, istilah ini dapat diartikan pula sebagai bentuk kecerdasan kognitif hasil dari proses pendidikan yang panjang hingga akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Jika sudah semakin meningkat kualitasnya, masyarakat Indonesia diharapkan semakin mampu untuk lepas dari jerat kemiskinan. Jadi, dengan pemberantasan buta aksara, akan terberantas juga kemiskinan. Integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai nilai dan semangat Revolusi Mental jangan dilupakan karena pemberantasan buta aksara dan kemiskinan butuh semua nilai tadi. Semoga Indonesia Bisa! (*)

 

Diolah dari berbagai sumber

 

 


#ayoberubah