Tidak Ada Diskriminasi Gender di Dalam Kebijakan Pemerintah
  • 362
  • 0
  • 0
  • 0

Indonesia merupakan satu dari tiga negara ASEAN dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tinggi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko dalam sebuah forum dialog. Menurut Sujatmiko, Pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu kebijakan pembangunan di dalam RPJMN 2015-2019.

 

Sujatmiko menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan Pemerintah yang diskriminatif terhadap gender. “Kalau pun terkesan diskriminatif, biasanya hanya pandangan budaya saja” paparnya.

 

Sujatmiko menambahkan bahwa Kemenko PMK sudah melakukan berbagai langkah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengatasi permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti pengembangan industri rumahan, pemberdayaan TKI purnatugas (termasuk korban TPPO), mendorong swasta untuk melakukan program CSR, dan membangun jaringan antarkelompok perempuan. Program-program ini juga diharapkan mampu mengurangi Indeks Ketimpangan Gender yang tinggi di Indonesia.

 

Sujatmiko menekankan bahwa seluruh langkah ini membutuhkan kerja bersama. “Karena untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan perlu kerja bersama, tidak akan berhasil kalau masih jalan sendiri-sendiri. Kita perlu motor penggerak agar dapat maju bersama karena kalau sudah bersama, Kita pasti bisa” tegasnya. Selain itu, isu kesetaraan gender masih belum merambah ke sektor swasta. Menurutnya isu ini masih berkutat di tataran pemerintah atau Kementerian/Lembaga. “Faktor kesadaran dan pemahaman dari laki-laki juga jadi tantangan tersendiri dalam upaya kesetaraan gender ini karena memang butuh dukungan mereka juga” tutup Sujatmiko. [Ar/Pd]


Sumber gambar: Istimewa