Pencegahan Dan Penanganan Menjadi Kunci Turunkan Korban Tppo
  • 329
  • 0
  • 0
  • 0

Pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus menjadi hal utama yang harus diingat untuk mengurangi jumlah WNI yang menjadi korban. "Upaya penegakan hukum bagi para pelaku harus ditingkatkan dan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial harus diberikan segera bagi para korban TPPO" jelas Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sujatmiko.

 

Sujatmiko menambahkan, walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengurangi pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) TKI ke Timur Tengah, namun faktanya masih saja ada agen pengiriman TKI yang melanggar Peraturan Kementerian Tenaga Kerja No. 260/2015. Selain masalah agen yang masih memberangkatkan TKI secara ilegal, Sujatmiko juga menyoroti sisi penindakan hukum yang masih belum optimal. “Selain itu penindakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor masih tingginya kasus TPPO di Indonesia” tambah Sujatmiko.

 

Sebagai Ketua Gugus Tugas TPPO (GT-TPPO), Sujatmiko menjelaskan bahwa kementeriannya terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian yang ada di GT-TPPO. “Kita selalu monitor seluruh tugas dan hasil yang sudah dilakukan oleh mereka yang tergabung di dalam GT TPPO” ujar Sujatmiko. Selanjutnya, untuk dapat mengatasi agen-agen TKI ilegal, Sujatmiko meminta Polri untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum. “Saya minta Polri dan kementerian/lembaga dibawahnya melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dan menyebabkan warga kita menjadi korban TPPO” tegas Sujatmiko. 

 

Mengenai Rencana Aksi Nasional TPPO 2015-2019, Kemenko PMK berpesan agar kementerian dan lembaga agar memberikan perhatian serta dukungan terhadap Satuan Tugas (Satgas) TPPO baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Kemenko PMK juga memberikan apresiasinya terhadap kebijakan pengaturan dan pengetatan paspor bagi WNI yang diindikasikan rentan menjadi korban TPPO. [Ar/dbs]

           

Sumber Foto : kemenkopmk.go.id