Pemkab Jayapura Gencarkan Sosialisasi Untuk Pencegahan Korupsi Dana Kampung
  • 307
  • 0
  • 0
  • 0

Gerak Cepat pemerintah kabupaten (Pemkab) Jayapura dengan menggencarkan sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung serta evaluasi monitoring pokja rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bagi seluruh kepala kampung di lingkup Pemkab Jayapura, pada hari Rabu, 11 Oktober 2017, merupakan bentuk dari gerakan Indonesia Tertib, yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi Indonesia Mandiri seperti nilai-nilai yang terkandung dalam revolusi Mental.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jayapura, dan dihadiri Ketua Kejaksaan Negeri Jayapura, Asisten III Setda Provinsi Papua mewakili Gubernur

Papua, perwakilan BPKP Papua, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Jayapura, dan sejumlah kepala kampung.

Plh Bupati Jayapura, dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Jayapura telah menandatangai kesepakatan kerjaama (MoU) dengan KPK bulan Novemner 2016. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi terintegrasi di lingkup Pemkab Jayapura.

Oleh Karenanya, Pemkab Jayapura telah berupaya memperbaiki pelayanan publik bidang perizinan terpadu dengan menyerahakan semua kewenangan perizinan yang tadinya tersebar di semua OPD sudah dijadikan satu pintu.

"Tercatat ada 94 jenis izin yang sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang sudah memiliki standar prosedur dan standar operasional sebanyak 33 izin. Sementara 33 izin telah ditarik ke provinsi sesuai UU No 23 tahun 2014. Sementara masih terdapat tiga OPD yang belum menyerahkan data perizinan yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Perumahan, serta Dinas Lingkungan Hidup," ujarnya di aula lantai tiga kantor Bupati Jayapura, Rabu (11/10/2017).

Berkaitan dengan ini, pihaknya juga telah melakukan penandatanganan MoU KPK pada 3 Oktober 2017 terkait pencegahan korupsi penggunaan dana kampung melalui pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes).

"Ada sistem baru yang akan diterapkan. Oleh sebab itu semua kepala kampung kami undang untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan melalui sistem baru yang akan diterapkan dari pusat sampai ke daerah," ujarnya.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) kabupaten Jayapura, yang juga Panitia Pelaksana kegiatan sosilisasi, mengatakan, kegiatan ini sesungguhnya diperuntukan kepada aparat kampung di kabupaten Jayapura.

Hal ini dimaksud agar aparat kampung juga dapat menerima dan mengetahui sistem informasi yang berkembang saat ini, karena dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakan sudah tidak seperti yang lalu atau dengan cara-cara manual.

“Ada sejumlah materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi ini, baik dari BPK, Kejaksaan, Pemkab Jayapura, dan pihak terkait lainnya. Ada sejumlah informasi penting melalui sistem yang akan dilaksanakan di masing-masing kampung. Artinya, semua aktivitas yang akan dilaksanakan para aparat kampung ini sudah saling terintegrasi dengan sistem informasi melalui jaringan internet," ungkapnya. [Is]

Sumber: tabloidjubi.com