Pemerintah Tekankan Pentingnya Pengawasan Masyarakat Untuk Cegah Penyelewengan Dana Desa
  • 348
  • 0
  • 0
  • 0

Menyikapi maraknya kasus penyelewengan dana desa, Kemenko PMK menekankan peran serta masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa. “Mereka sudah dilibatkan dalam musyarah desa untuk menyusun APBDes, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Jadi harusnya masyarakat juga ikut mengawasi dalam penggunaan atau pemanfaatan dana desa ini” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Nyoman Shuida.

 

Selain itu, menurut Nyoman, Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah koordinasi khususnya dengan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan lembaga lainnya untuk secara bersama-sama menekan angka penyelewengan Dana Desa. “Ini sudah kami antispasi, karena itu kita akan terus melakukan pengawasan kepada pihak-pihak yang nakal akan kami tindak tegas” jelas Nyoman.

 

Nyoman selanjutnya menjelaskan setidaknya terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa. Pertama adalah masih adanya kultur feodalisme di masyarakat desa. “Jika kepala desa adalah orang yang terpandang atau berpengaruh tidak ada masyarakat yang berani melapor kalau ada penyelewengan,” jelas Nyoman. Selain itu, faktor lemahnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi bagian dari terjadinya penyelewengan dana desa. Terkait hal ini, Nyoman menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. “Saya melihat beberapa desa sudah melakukan hal tersebut dengan membuat website desa, mereka terbuka terhadap pengeluaran yang digunakan. Ini sangat menarik” tutur Nyoman.

 

Terakhir, Nyoman menjelaskan pentingnya implementasi nilai-nilai revolusi mental seperti integritas, gotong royong dan etos kerja untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. “Nilai-nilai revolusi mental sudah kita masukkan di dalam pelatihan-pelatihan kurikulm para pendamping desa. Saya harap bisa memberi sentuhan kepada pemerintah desa untuk lebih sadar diri” pungkas Nyoman. [Ar/dbs]

 

Sumber Foto : kemenkopmk.go.id