Pancaroba Lebih Aman Bila Tersedia Bilik Air
  • 299
  • 0
  • 0
  • 0

Musim pancaroba seperti yang sedang berlangsung saat ini, biasa ditandai dengan perubahan cuaca yang cepat, panas berganti hujan dan sebaliknya, kelembaban dan temperatur udara berfluktuasi tajam, dan acap kali muncul genangan di sana sini. Dalam situasi ini, banyak kuman tumbuh merajalela dan biasa mengakibatkan peningkatan jumlah penderita diare. ‘’Untuk daerah-daerah dengan sanitasi yang bagus, ancaman diare itu bisa ditekan,’’ ujar dr. Sigit Priohutomo, MPh, Deputi bidang Kordinasi Peningkatan Kesehatan di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) (09/10) di Jakarta.

 

Sanitasi dan diare masih menjadi isu penting terutama setiap kali pergantian musim, bukan hanya di Indonesia, melainkan di negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Di kawasan ini, sekitar 671 juta orang dilaporkan masih berkutat dengan fasilitas sanitasi yang tidak layak dan tercatat ada 450 juta kasus serangan diare per tahun. Angka kematian akibat penyakit yang terkait kualitas air dan sanitasi meningkat menjadi hampir 150 ribu per tahun.

 

Secara umum, kondisi sanitasi di Indonesia lebih baik katimbang negara-negara Asean seperti Laos, Kamboja, Myanmar atau Vietnam. Namun, sanitasi di Indonesia masih di bawah Thailand dan Malaysia, apalagi Singapura yang telah memiliki standar sanitasi tinggi. “Masih banyak masyarakat di Indonesia kurang mempunyai kesadaran dalam buang air besar disembarang tempat seperti di sungai dan lahan kosong,” tutur dr. Sigit Priohutomo, MPh., yang sehari-hari menggawangi isu kesehatan di Kemenko PMK itu.

 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, sebanyak 76,2% rumah tangga Indonesia telah memiliki fasilitas jamban keluarga sendiri.  Sebanyak 6,7% lainnya memanfaatkan jamban bersama di lingkungan masing-masing, dan 4,2% memanfaatkan jamban umum. Namun, masih ada 12,9% yang tak bisa mengakses fasilitas MCK. Mereka biasa membuang hajat di sungai, selokan atau tanah-tanah terbuka. Akses jamban terendah di Indonesia tercatat ada di Sulawesi Barat, NTB, Sulawesi Tengah, Papua dan Gorontalo. Ada pun, akses jamban tertinggi ada di DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Timur, Bangka-Belitung dan Bali.

 

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah penting untuk terus meningkatkan kualitas sanitasi di masyarakat.  Pada tahun 2006 Pemerintah menetapkan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program ini bertujuan untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh dan padat perkotaan.

 

Selanjutnya, pada tahun 2009 Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TPPS) meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Salah satu tujuan utama dari PPSP adalah untuk menghentikan perilaku buang air besar sembarangan di perkotaan dan pedesaan. Adanya program PPSP merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDG) dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

 

Belakangan Kemenko PMK juga mendorong perbaikan dan peningkatan sanitasi melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Saat ini sudah ada sebanyak 465 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki SSK. Melalui program Germas ini, diharapakan masyarakat dapat menghuni lingkungan yang lebih sehat melalui sanitasi yang lebih bersih.

 

Deputi di Kemenko PMK, dr. Sigit Priohutomo mengakui bahwa tak cukup satu sektor saja yang bergerak dalam perbaikan sanitasi rakyat. Aksi dari pemerintah pusat saja belum cukup. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, perlu membantu. Bahkan, dana desa untuk sanitasi juga baik.  ‘’Kita semua perlu bergotong royong agar masyarakat lebih cepat bisa menggunakan jamban keluarga yang lebih sehat”, tutup Sigit. [Ar/dbs]

 

 

Sumber foto : aksi.co