Hak Cipta © 2015-2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
SIARAN PERS
Minimalisasi Kasus Perdagangan Orang, Menko PMK Pimpin Gugus Tugas TPPO

Sebagai upaya untuk meminimalisasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemerintah sudah membentuk Gugus Tugas TPPO. “Menko PMK merupakan Ketua dari Gugus Tugas TPPO (GT TPPO)” jelas Sujatmiko Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Rabu, 27 September 2017. GT TPPO itu sendiri merupakan gugus tugas lintas sektoral dan melibatkan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Polri.

 

Meningkatnya jumlah kasus TPPO di Indonesia disikapi secara serius oleh Kemenko PMK. “Semenjak Juli 2015 Pemerintah Indonesia sudah melarang pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah” ujar Sujatmiko

 

Walaupun moratorium pengiriman TKI sudah dilakukan, masih juga terdapat TKI yang pergi secara ilegal. Menurut Sujatmiko, hal ini disebabkan oleh adanya agen-agen ilegal yang memberangkatkan TKI ke Timur Tengah. “Selain itu penindakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor masih tingginya kasus TPPO di Indonesia” papar Sujatmiko.           

 

Kemenko PMK terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian yang tergabung di dalam GT TPPO. “Kita selalu monitor seluruh tugas dan hasil yang sudah dilakukan oleh mereka yang tergabung di dalam GT TPPO” ujar Sujatmiko. Secara khusus, Sujatmiko menekankan bahwa upaya penindakan yang dilakukan Polri merupakan salah satu fokus utama dari GT TPPO. “Saya minta Polri dan kementerian/lembaga dibawahnya melakukan penindakan terhadap seluruh pihak yang terlibat dan menyebabkan warga kita menjadi korban TPPO” tegas Sujatmiko. 

 

Koordinasi yang dilakukan oleh GT TPPO terlihat sudah memberikan hasil. “Imigrasi sudah menolak pemberian paspor bagi mereka yang terindikasi menjadi korban” Jelas Sujatmiko. Selain itu, pihak Kementerian Luar Negeri dan KBRI di berbagai negara juga memberikan laporan mengenai korban dan pelaku. “Kemenko PMK memantau terus langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa ada tindak lanjut yang dilakukan” ujar Sujatmiko.

 

Terkait dengan penanganan korban TPPO Sujatmiko menjelaskan bahwa Kemenko PMK terus mengawal kementerian-kementerian terkait. “Kemenko PMK mengawal terus langkah-langkah dari kementerian-kementerian yang tergabung GT TPPO dalam memberikan penanganan terhadap korban” jelas Sujatmiko.

 

Terakhir, Sujatmiko berharap agar sinergi antar kementerian dan lembaga dapat terus ditingkatkan sehingga kasus TPPO di Indonesia dapat terus berkurang. “Harapan saya semua K/L melakukan seluruh tugasnya secara optimal sesuai dengan bidang dan tupoksinya masing-masing”jelas Sujatmiko.  Sujatmiko juga menambahkan terdapat dua langkah penanganan yang penting untuk meminimalisasi kasus TPPO. “Penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap korban” pungkasnya. [Ar/dbs]

 

Sumber foto : Pedoman Bengkulu

0
0
106
Bagaimana Tanggapanmu ?
0 Tanggapan