Kemenko Pmk: Masyarakat Diajak Ikut Serta Mengawasi Obat
  • 269
  • 0
  • 0
  • 0

Maraknya peredaran obat ilegal di tengah-tengah masyarakat saat ini membuat resah berbagai pihak. "Peredaran obat harus diawasi dengan baik, tidak hanya pemerintah yang berperan, masyarakat juga harus terlibat. Mengingat hal ini berkaitan dengan kesehatan dan strategi nasional agar perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat bisa terwujud," ucap Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, dr. Sigit Priohutomo di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

 

Sigit menjelaskan, peredaran obat ilegal yang marak saat ini merupakan hal yang perlu diwaspadai, "Bisa jadi ini berkaitan dengan narkoba, para pelaku memberikan obat dengan harga yang murah dan efeknya bukan menyembuhkan tetapi ketagihan, kita menghindari itu." tutur Sigit.

 

Terkait maraknya obat ilegal ini, Presiden Joko Widodo telah memberi mandat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. "Ini sudah perintah dari Pak Jokowi. Bersama-sama kita mendukung dan memberantas peredaran obat ilegal yang ada di Indonesia," tegas Sigit.

 

Sebagai pengawal isu kesehatan di Kemenko PMK, Sigit telah melakukan koordinasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga terkait khususnya Menteri Kesehatan dalam pengawasan untuk ketersediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Menteri Kesehatan, menurut sigit, memiliki peranan penting untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam menyusun sekaligus menyempurnakan regulasi di bidang pengawasan ketersediaan farmasi serta tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi yang transparan dan akuntabel. "Ini penting demi meningkatkan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi bagi masyarakat," tambah Sigit.

 

Namun, Sigit menambahkan lagi bahwa upaya pengawasan ini juga tidak bisa dibebankan kepas pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat lagi-lagi sangat dibutuhkan. "Saya juga berharap masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan obat melalui berbagai instrumen. Baik melalui poster, leaflet, ataupun QR Code reader application. Karena setiap produk baru harus dilengkapi dengan QR Code nantinya”, jelas Sigit. [Ar/dbs]

 

Sumber foto : paragraf.co