Kemenko PMK: Kawal Kasus Nikahsirri.com Agar Tidak Terulang
  • 300
  • 0
  • 0
  • 0

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan sigap menangani kasus dugaan ekspolitasi anak dan perempuan dalam situs nikahsirri.com. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Sujatmiko, sejak peristiwa itu terkuak, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, dan aktivis perempuan.

“Ada dua capaian. Pertama, dibekukannya website nikahsirri.com sejak per tanggal 23 September 2017; kedua ditangkapnya pengelola website tersebut dan selanjutnya telah ditetapkan sebagai tersangka untuk ditahan. Tersangka saat ini sedang disidik oleh petugas kepolisian,” ujar Sujatmiko. 

Seperti telah diketahui secara luas, dalam situs nikahsirri.com terdapat promosi lelang keperawanan untuk anak di atas usia 14 tahun. “Tentu saja ini merupakan bentuk pelecehan yang luar biasa terhadap kaum perempuan dan sudah secara jelas melanggar undang-undang. Selanjutnya, Kemenko PMK akan mengontrol penerapan berbagai undang-undang yang terkait seperti UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tugas kami adalah mengontrol penerapan undang-undang tersebut dan kinerja dari lembaga penegak hukum” Sujatmiko menegaskan.

Cegah Peristiwa Serupa Terjadi

Sujatmiko juga menekankan bahwa nikah siri akan memberikan kerugian bagi perempuan di kemudian hari. Kerugian yang terjadi disebabkan karena pernikahan tidak dicatat oleh Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak perempuan rentan untuk terabaikan.

“Kemenko PMK mengingatkan kementerian terkait menjaga dan memberikan edukasi serta sosialisasi, agar masyarakat dapat memahami dengan baik hak-hak yang tidak didapatkan dari nikah siri,” jelas Sujatmiko. 

Terkait dengan merebaknya ancaman terhadap eksploitasi anak dan perempuan yang muncul melalui internet, Sujatmiko mengatakan bahwa pengawasan menjadi langkah yang sangat penting.

“Kita akan monitor secara terus menerus  bersama dengan Kominfo. Kita juga mengajak masyarakat luas untuk mewaspadai, memantau, dan melihat dan segera laporkan hal-hal yang mencurigakan sehingga kita dapat tindaklanjuti” imbau Sujatmiko.

Sujatmiko juga menegaskan ada dua hal penting terkait perlindungan perempuan dan anak. Pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penanganan. “Langkah pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi. Sedangkan langkah penanganan berfokus pada dua hal penting, yaitu penegakan hukum dan merehabilitasi korban baik secara sosial, kesehatan, maupun kejiwaan,” jelas Sujatmiko. [An/Pd]