Indonesia Tegaskan Pentingnya Perlindungan Anak di Sidang PBB
  • 296
  • 0
  • 0
  • 0

Sebanyak 34 persen atau 87 juta penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak. Bahkan pada tahun 2045, mereka akan menjadi mayoritas angkatan kerja produktif di Indonesia. Karena itulah Indonesia merasa penting memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak bangsa. Salah satu langkahnya adalah mengambil peran sebagai Pathfinder dalam upaya global, untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke-72, Kamis, 21 September 2017.

Dalam pidatonya di forum bertemakan ‘Peluncuran Peta Jalan Untuk Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif’ itu, Puan menjelaskan dua kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia di bidang perlindungan anak. Kemajuan pertama adalah peluncuran Strategi Nasional untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Anak di tahun 2016. Fokus dari Strategi Nasional tersebut antara lain adalah mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; kemudian memberikan perawatan anak yang menjamin keamanan dan kasih sayang dengan pengasuh; dan meningkatkan kualitas data pendukung dan bukti kekerasan terhadap anak.

Sedangkan kemajuan kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh. Menurut Puan, capaian ini termasuk melalui pendirian sekolah ramah anak, taman, dan kawasan bermain; penunjuk jalur yang aman ke sekolah; dan menyediakan akses ramah anak terhadap informasi dan teknologi.

Lebih dari itu, di tingkat daerah, Pemerintah Pusat juga melakukan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat sipil, melalui ‘Forum Anak-Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan Ruang Kreatif Anak-anak’ yang didirikan di 34 Propinsi di Indonesia. Langkah ini diharapkan akan mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial dan perencanaan pembangunan.

“Usaha dalam melindungi anak-anak dari kekerasan perlu melibatkan unit masyarakat yang sangat mendasar, yaitu keluarga. Oleh karena itu pemerintah-pemerintah di dunia perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kebaikan bagi keluarga, utamanya peningkatan akses keshatan yang berkualitas bagi ibu dan anak, pendidikan mendasar bagi anak, dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga,” tegas Puan.

Agar Agenda SDG 2030, khususnya agenda ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dapat terwujud Puan mengajak seluruh pihak turut serta melindungi dan mempromosikan hak-hak anak, serta mengakhiri kekerasan terhadap anak.

“Usaha kita akan menghasilkan dampak yang besar apabila kita melakukannya melalui kemitraan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan. Indonesia berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk bekerjasama menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera bagi semua orang,” tutup Puan. [An/Pd]