Banyuwangi Diganjar Sebagai Kabupaten Pengelola Keuangan Terbaik
  • 290
  • 0
  • 0
  • 0

Prestasi yang diraih Pemkab Banyuwangi bertambah. Pada Rabu (6/12), kabupaten paling ujung timur pulau Jawa itu mendapat penghargaan Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan. Penghargaan itu diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Istana Bogor.

Untuk diketahui, Anugerah Dana Rakca diberikan kepada daerah berkinerja pengelolaan keuangan terbaik. Termasuk kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga kabupaten yang mendapat anugerah itu. Sedangkan tingkat provinsi, yang menjadi cerminan Indonesia melayani, dan memiliki nilai – nilai integritas dan etos kerja yang tinggi ini, didapatkan Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

”Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat. Ini kebanggan sekaligus pemicu semangat untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Jokowi,” kata Anas saat dihubungi.

“Kami juga berterima kasih ke Gubernur Jatim Pakde Karwo dan Wagub Jatim Gus Ipul yang selama ini terus membantu pengembangan Banyuwangi,” imbuh Anas.

Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Bahkan kami dorong ke pengelolaan keuangan desa melalui e-village budgeting dan e-monitoring system,” kata Anas.

Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis akrual, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014.

Anas menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara. Tapi harus berdampak ke ekonomi masyarakat.

”Jadi ini bukan hanya aspek administratif, karena pemerintah pusat mendorong bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus tecermin dari peningkatan layanan dasar publik dan ekonomi warga,” papar Anas.

Dia menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp 66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun.

”Dari sisi pelayanan publik, ada program Smart Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan. Ada Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan,” papar Anas.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Banyuwangi, yang menempatkan kabupaten itu sebagai satu-satunya yang mendapatkan nilai A se-Indonesia. [Ar/dbs]

Sumber : jawapos.com