PSBB: Apa Kabar Para Sanksi?
  • 67
  • 0
  • 0
  • 0

Praktik Baik

foto: (sumber: liputan6.com)

Sanksi yang ditetapkan semestinya dapat memunculkan efek jera bagi para pelanggarnya. Kalau kemudian terkesan longgar pelaksanaannya, denda juga masih terhitung ringan, apakah sanksi bernama ‘kerja sosial,’ efektif?

 

Medio Mei 2020 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur sanksi bagi pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pergub yang ditandatangani tanggal 30 April 2020 ini juga berlaku bagi perorangan, pengendara, dan perusahaan yang melanggar PSBB.Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB dan mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19,” papar Gubernur DKI Jakarta dalam siaran persnya.

 

Lebih lanjut, Pergub menetapkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan bagi para pelanggar aturan PSBB ini antara lain mulai dari teguran tertulis hingga denda. Misalnya, orang yang melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dikenakan sanksi teguran tertulis sementara sanksi denda berkisar Rp100 - Rp250 ribu dan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi.

 

Sanksi denda dan kerja sosial akan dijatuhkan untuk orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum; orang yang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari lima orang di tempat umum; pengemudi sepeda motor yang membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker; dan pengemudi mobil pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan dan/ atau tidak menggunakan masker.

 

Salah seorang warga yang tinggal di Jakarta Selatan bernama Nur Auliani mengaku dapat memaklumi aturan ini. Menurutnya, sanksi ini akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PSBB. Namun, perempuan 24 tahun ini menyayangkan Pergub 41/2020 yang masih kurang sosialisasi. Di samping itu, efek jera yang diharapkan dapat saja tidak muncul kalau sanksinya masih dinilai terlalu ringan.

 

“Kayaknya orang bakal ngegampangin kalau cuma denda. Apalagi kalau cuma sanksi kerja sosial, seperti bersihin kamar mandi,” katanya seperti dikutip dari Alinea.id. “Karena kalau menurut saya membangun awareness itu penting banget. Percuma bikin peraturan tapi masyarakatnya juga enggak aware dengan kondisi yang sebenarnya ini.

 

Khusus untuk sanksi kerja sosial dan denda, baru benar-benar diterapkan pada 13 Mei 2020 lalu dan benar saja, baru di hari pertama penerapan, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengungkapkan sudah ada 35 orang yang dikenakan sanksi kerja sosial karena melanggar PSBB. Tambahnya, sanksi diberikan terhadap 10 orang di Jakarta Utara, 19 orang di Jakarta Selatan, dan enam orang di Jakarta Barat.

 

Warga yang melanggar harus pakai rompi oranye bertuliskan pelanggar PSBB. Kemudian mereka diminta membersihkan jalan dan tempat umum lain. Untuk peralatan kami sediakan” Kata Arifin lagi.  Menurutnya lagi, hukuman diberikan agar masyarakat jera dan bisa patuh terhadap aturan PSBB demi menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Coronavirus disease (Covid-19).

 

Namun, bagi Arifin, pada prinsipnya tidak ingin banyak warga kena sanksi kerja sosial, maka Dia mengimbau agar masyarakat patuh terhadap ketentuan PSBB di Ibu Kota, seperti mengenakan masker saat keluar rumah. Kami akan terus patroli menindak pelanggar PSBB. Pemerintah juga sudah membagikan masker gratis. Jadi, tidak ada lagi alasan tidak pakai masker, katanya lagi.

 

Menyusul DKI Jakarta, penerapan sanksi kerja sosial ini juga diberlakukan oleh Pemerintah Kota Palembang yang resmi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mulai Rabu (20/5). Sejumlah sanksi mulai dari kerja sosial hingga denda maksimal Rp10 juta pun telah disiapkan pemerintah untuk mengganjar para pelanggar aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan pelaksanaan PSBB Kota Palembang tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 14 tahun 2020. Sejak diberlakukan 20 Mei, rencananya PSBB diberlakukan hingga 2 Juni 2020 atau sesuai dengan masa inkubasi virus terlama dan juga apabila tidak ada perpanjangan.

 

Menurut Kepala Sat Pol PP Kota Palembang, GA Putra Jaya, pada hari pertama pemberlakukan sanksi PSBB, terdapat 21 orang warga yang kedapatan tidak mengenakan masker sehingga mereka langsung dikenakan menggunakan jaket bertuliskan 'pelanggar PSBB Kota Palembang' dan melakukan kerja sosial. Sanksi yang diberikan, tambahnya, masih bersifat edukatif seperti membersihkan taman kota dan parit, dan menyapu jalan.

 

Kembali ke PSBB di DKI Jakarta, oleh para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, Pergub 41/2020 ini tentu didukung sekaligus dikritisi. Menurut Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, tanpa adanya Pergub, aturan PSBB yang sudah ada sebenarnya telah memberikan ruang untuk melakukan pengetatan seperti yang terdapat dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta yang diteken pada 9 April 2020. Namun, karena pada pelaksanaannya agak longgar, Pergub 41/2020 diterbitkan untuk memberikan penguatan lebih dalam menerapkan PSBB. “Jadi, sebenarnya kuncinya soal konsistensi terhadap penegakan aturan,” katanya.

 

Dia berpendapat, sanksi yang tercantum dalam aturan itu harus dapat membuat efek jera bagi pelanggar PSBB karena percuma terbit banyak Pergub jika tidak bisa membuat orang kapok dan terus melanggar. “Ketika sudah membuat regulasi, konsekuensinya harus ditaati, dijalankan, diawasi, dan dieksekusi. Kuncinya itu saja,” ujar Gembong lagi. “Saya pikir dengan munculnya Pergub 41 Tahun 2020, pasti akan lebih efektif untuk melakukan pengawasan terhadap PSBB yang diterapkan di Jakarta ini.”

 

Sementara itu, menurut Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis Muslim mendukung pemberlakuan Pergub 41/2020. Dia mengatakan jika tak ada sanksi, masyarakat akan bertindak sesuka hati. “Orang semaunya saja. Kasihan petugas di lapangan,” ujarnya. Azis optimis, sanksi yang tertera dalam Pergub 41/2020 dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar PSBB. “Mudah-mudahan masyarakat sudah paham, tahu, dan mereka juga mengikuti aturan PSBB yang ada di DKI Jakarta,” tambahnya lagi.

 

Pergub 41/2020 ini, dinilai juga terlambat terbit dan sanksi denda yang dijatuhkan untuk perorangan pelanggar PSBB seperti tidak memakai masker saat keluar rumah, tergolong masih kecil atau ringan. “Hanya Rp100 - Rp250 ribu untuk beberapa orang kalangan menengah ke atas mudah-mudah saja,” papar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi. Sedangkan bagi masyarakat kelas bawah, Yogi menilai, sanksi denda itu justru berat mengingat kondisi ekonomi yang sedang serba sulit ini.

 

Terkait sanksi kerja sosial, Yogi mengatakan, di beberapa negara sudah menerapkannya. Namun, belum “akrab” diterapkan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pun akan menyebabkan pekerjaan rumah tersendiri. Alasannya, Dia menilai sanksi dalam pergub belum detail, tidak menjelaskan secara rinci durasi hukuman. “Justru menyebabkan si penegak hukum, misal Satpol PP atau polisi, malah bertindak semena-mena. Itu yang saya takutkan karena instrumen kebijakannya enggak jelas,” paparnya lagi.

 

Yogi menyarankan, jika Pemprov DKI ingin warganya patuh terhadap PSBB, bukan berarti menerbitkan aturan baru tetapi dengan lebih mengoptimalkan regulasi yang sudah ada. “Instrumen yang sudah ada diperbaiki. Jangan buat yang baru, buat yang aneh-aneh,” katanya.

 

Hingga hari keempat pelaksanaan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan para pelanggar PSBB seperti di wilayah Jatinegara justru “dapat” menolak penerapan sanksi kerja sosial atau menyapu jalan dan memungut sampah. Salah satu pelanggar PSBB, Dita Murdiansyah mengaku malu harus menyapu di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan dalih malu karena disaksikan banyak orang. “Iya (malu). Abis ditonton masyarakat yang lain juga,” katanya di lokasi Pelanggaran PSBB. Dita mengaku lebih memilih membayar denda Rp100 ribu dan diberikan langsung kepada petugas Satpol PP.

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatinegara, Sadikin mengatakan, pihaknya memberikan pilihan kepada pelanggar PSBB yang menolak penerapan sanksi soal yaitu dengan membayar denda terkecil Rp100 ribu.

 

Selain malu, Sadikin mengungkapkan, para pelanggar PSBB yang menolak sanksi sosial juga karena gengsi. “Setiap hari ada saja masyarakat yang tidak mau kerja sosial karena gengsi dan malu,” ucapnya. Merujuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020, pelanggar PSBB yang tidak menggunakan masker disanksi denda Rp100.000 hingga Rp250.000 tergantung tingkat pelanggarannya. “Atau bagi mereka yang tidak mau disanksi pembayaran denda uang, bisa memilih sanksi lain berupa membersihkan jalan menggunakan rompi,” ujar Sadikin lagi.

 

Tergolong Baru

 

Sanksi kerja sosial dalam pemberlakuan hukum di Indonesia diakui memang masih belum akrab di tengah masyarakat Indonesia sementara secara resmi, sanksi kerja sosial masih dalam tahap usulan dalam RUU KUHP seiring dengan beralihnya paradigma yang akan mengusung mazhab hukum neoklasik, yaitu pidana untuk perbaikan si penjahat agar bisa kembali ke masyarakat. Bukan lagi KUHP saat ini yang masih menganut mazhab klasik yaitu menitikberatkan pada penjeraan.


Usulan baru itu bertujuan agar efek pemidanaan lalu dapat kembali ke masyarakat tercapai, maka ragam hukuman lebih bervariasi, tidak melulu penjara badan. Salah satunya yaitu Pidana Kerja Sosial. Dengan catatan, hakim yang menjatuhkan sanksi kerja sosial harus mempertimbangkan adanya pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; kemampuan kerja terdakwa; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; pelindungan keselamatan kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

 

Menurut usulan ini pula, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Adapun durasi pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam. Pidana kerja sosial ini dilaksanakan paling lama delapan jam dalam satu Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama enam bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.


Meskipun masih baru, pidana kerja sosial jika disepakati dan diteken pemerintah serta DPR, diyakini dapat mengurangi jumlah narapidana dan jadi solusi persoalan kelebihan kapasitas di banyak lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Tanah Air. Kerja sosial sendiri di tanah air selama ini lazim dikenal dengan pembinaan terutama untuk para pelaku pidana ringan dan pelaksanaanya diserahkan kepada dinas sosial yang ada.

 

Adapun sanksi keras yang dijatuhkan hukum Negara terhadap warga pelanggar aturan karantina diterapkan oleh Arab Saudi. Dikutip dari Arab News, menurut kementerian dalam negeri Arab Saudi, masyarakat yang melanggar langkah-langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19 bisa dikirim ke penjara. Bagi warga negara yang bekerja di perusahaan swasta atau karyawan yang melanggar aturan dapat didenda mulai SR (Saudi Riyal) 1000 hingga SR 100.000 sekitar Rp3.980 ribu, selain itu ada hukuman penjara mula satu bulan hingga satu tahun.

 

Hukuman ini akan dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggar instruksi karantina. Mereka yang keluar di jam malam tanpa tujuan juga berisiko mendapatkan hukuman. Kementerian mengatakan, jika seseorang sengaja menginfeksi orang lain maka bisa dipenjara hingga lima tahun. Adapun denda yang harus dibayar yaitu sebesar SR 500.000 atau sekitar Rp1,9 miliar. Tidak hanya itu, bagi warga yang menyebarkan informasi palsu terkait Covid-19 juga ada hukuman yang dibebankan. Pelanggar akan didenda mulai dari SR 100.000 sampai SR 1 juta atau sekitar Rp398 juta hingga Rp3.9 miliar beserta ,hukuman penjara satu hingga lima tahun.

 

Sanksi atau pidana kerja sosial, jika memang sejak awal diberlakukannya penetapan peraturan atau regulasi itu sudah tegas, tentu tidak akan ada aksi menganggap remeh, sengaja melanggar dengan ganti membayar uang denda, atau bahkan berusaha melarikan diri saat dikejar petugas karena telah melanggar aturan. Menjaga ketertiban dengan menaati aturan yang ada, akan dapat memelihara nilai dan karakter asli Bangsa Indonesia yang gemar akan hidup dengan teratur, disiplin, dan tentu saja aman. Kerja sosial jika jadi sanksi pun, semoga dapat menjadi pelajaran tersendiri bagi yang terhukum untuk menjalaninya agar paling tidak selalu taat terhadap hukum yang berlaku.

 

Gerakan Indonesia tertib dari Gerakan Nasional Revolusi Mental lantas muncul untuk menegaskan kembali nilai dan karakter asli tadi. Memang masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen bangsa terkait arti penting Gerakan Indonesia Tertib ini. Namun, yang perlu diingat adalah agar gerakan baik ini dapat membudaya, kesadaran serta pemahaman tadi dapat dimulai sedini mungkin; mulai diri sendiri; dan dapat menular ke orang lain di lingkungan sekitar. Hal kecil lagi baik, kalau memang dapat disampaikan dengan hati dan diterima oleh hati, hasilnya akan indah bukan? (*)

 

Diolah dari berbagai sumber