Bukan Karantina Wilayah tapi PSBB
  • 97
  • 0
  • 0
  • 0

Wabah Covid-19 dinilai sebagai penyakit berisiko dan perlu penanganan yang tepat. Karena penetapan karatina wilayah juga kurang tepat, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jadi opsi yang dipilih.  Apa bedanya?

 

Status Darurat Kesehatan Masyarakat akhirnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo akhir Maret 2020 lalu. Dalam keterangan resminya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa tidak menetapkan karatina wilayah (lockdown) tetapi tetap pada upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk mengatur secara teknis status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PSBB ini Presiden lalu menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kedua regulasi ini diketahui merujuk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

 

Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menurut Undang Undang (UU) No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan: “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.” Upaya mitigasi sesuai dengan UU ini sebagaimana disebutkan pula pada Pasal 49 Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pejabat karantina kesehatan.

 

Sejauh ini baru sebagian kecil saja daerah yang sudah menetapkan karantina lokal seperti Tasikmalaya, Tegal, Banjarmasin, atau Sumedang, sementara secara nasional Pemerintah gencar meminta masyarakat untuk melaksanakan PSBB. Kedua kebijakan ini pada dasarnya adalah kelanjutan dari status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meminta kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Lantas, apa perbedaan  karantina wilayah dengan PSBB?

 

Masih sesuai UU No.6/2018, pada Pasal 1 Ayat (10), yang dimaksud karantina wilayah adalah: “Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.” Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antaranggota masyarakat di wilayah tadi.

 

Suatu wilayah yang sedang menetapkan karantina wilayah dapat dikenali dengan adanya garis karantina dan dijaga secara intensif baik oleh Pejabat Karantina Kesehatan maupun aparat keamanan seperti kepolisian Negara. Jika sudah ditetapkan karantina wilayah, masyarakat tidak diperbolehkan keluar masuk wilayah karantina. Pasal 55 UU No.6/2018 menyebut, terdapat ketentuan lain dalam karantina wilayah, antara lain: ayat (1). Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat; ayat (2). Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

 

Adapun PSBB, menurut  Pasal 1 Ayat (11) UU No.6/2018 adalah: “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.” PSBB dalam Pasal 59 ayat (3) setidaknya menetapkan untuk memberlakukan libur sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kerumunan massa baik di tempat maupun fasilitas umum.


Pasal 93 selanjutnya menyebutkan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan bagi seseorang yang tidak mematuhi aturan PSBB ini. Mereka yang dianggap tidak patuh atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah memerintahkan an
ggota Polri melakukan tindakan preventif saat membubarkan kerumunan. Hal itu tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan wabah Covid-19 ini.

 

Maklumat atau upaya penegakan hukum lainnya dari aparat penegak hukum sejatinya tidak perlu dilakukan bila memang masyarakat yang menjadi objek penegakan hukum juga sudah tertib. Maka, peristiwa seperti video yang sempat viral di jagat media sosial tentang aksi adu argumen antara penegak hukum dengan warga saat penertiban Social Distancing di Kota Manado pada pertengahan April 2020 lalu sebenarnya tidak perlu terjadi.

 

“Perlawanan” imbauan jarak sosial itu berlindung atas dalih bahwa jika mandi di pantai dapat menjadi obat pencegah dan penyembuh wabah Covid-19. Jadi, tidak boleh dilarang. Jerat hukum sudah pasti menanti, ketiga warga Kota Manado yang melawan petugas kepolisian itu pun akhirnya dijatuhkan sanksi hukum sesuai Pasal 218 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama empat bulan. Sanksi hukum ini akan terus berlanjut meskipun akhirnya ada permintaan maaf dari para pelaku. Tujuannya tidak lain adalah untuk menimbulkan efek jera dan juga demi kebaikan bersama  saat hukum sedang berusaha ditegakkan. 

 

Pertanyaan klasik pun kembali muncul, mengapa masyarakat kita susah untuk ditertibkan? ‘Tertib’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti teratur , menurut aturan dan rapi. ‘Tertib’ juga dapat digunakan untuk menunjukkan sikap sopan, perbuatan yang sepatutnya, aturan dan peraturan yang baik. Jika dilaksanakan dan dipahami dengan baik, ‘Tertib’ akan dapat menjadi suatu aturan, diharapkan dapat membudaya lalu terciptalah sebuah keadaan yang menentramkan dan manfaatnya tentu akan dapat dirasakan oleh banyak orang.

 

Menuju ‘tertib,’ sesuai kebiasaan hidup masyarakat kita, memang masih perlu banyak kerja keras dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang kurang tegas dan akhirnya berujung pada anggapan menyepelekan; sikap tidak peduli masyarakat dan lebih mementingkan keperluan dirinya dibanding akibat tidak baik bagi orang lain; serta pembelajaran tentang ketertiban yang tidak dimulai sejak dini bahkan dinilai sudah terlambat.

 

Gerakan Indonesia Tertib sebagaimana yang terdapat dalam Gerakan Nasional Revolusi mental berusaha mengingatkan betapa pentingnya ketertiban itu kembali ditegakkan. Agar tetap membudaya, ‘tertib’ memang membutuhkan sosialisasi terus menerus, terlepas dari apapun medianya. Pesan dari komunikasi dan dukungan semua pihak juga semestinya harus jadi bagian integral sosialisasi berkelanjutan tadi. Akan percuma juga bila gencarnya sosialisasi tidak mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan manfaat ketertiban. Komunikasi yang baik seperti saling mengingatkan dan memberikan apresiasi juga perlu dimulai mengingat hak dasar manusia sebagai makhluk sosial yang keberadaannya perlu diakui dan diapresiasi. (*)

 

Diolah dari berbagai sumber