Asimilasi Narapidana dan Covid-19: Dilema?
  • 40
  • 0
  • 0
  • 0

Kabar

Foto: (sumber: infopublik.id)



Program asimilasi pemerintah terhadap narapidana untuk cegah penyebaran Covid-19 dipertanyakan efektivitasnya. Belum lagi dengan kekhawatiran masyarakat yang belum siap menerima mereka kembali.

 

Meluasnya penyebaran Covid-19 nyatanya jadi kekhawatiran tersendiri jika terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Dengan kondisi yang selama ini diketahui kerap penuh sesak, satu sel bahkan dihuni dengan jumlah napi yang begitu banyak, imbauan pembatasan jarak fisik di LP selama wabah Covid-19 ini seolah jadi tidak berlaku. Maka, Kemenkum HAM kemudian menetapkan program asimilasi dan integrasi awal April 2020 lalu bagi lebih dari 30 ribu napi di seluruh Indonesia untuk mencegah penularan Wabah Covid-19 di dalam LP.

 

Program asimilasi dan integrasi ini diambil dengan menitikberatkan pada upaya mengurangi daya tampung di dalam LP. Program ini dinilai efektif untuk dilakukan jika dibandingkan dengan membangun tempat baru yang sampai saat ini masih sulit terealisasi. Pengurangan daya tampung di LP jadi mendesak dilakukan terlebih saat penyebaran covid-19 yang sudah merajalela. Maka, Pemerintah juga harus memikirkan keselamatan semua orang, termasuk para penghuni LP.

 

Kebijakan asmilasi napi ini nyatanya juga dilakukan oleh negara lain seiring dengan makin bertambahnya kasus peneybaran Wabah Covid-19. Pemerintah Italia misalnya, bahkan telah mengeluarkan dekrit yang mengizinkan pembebasan 3.000-an lebih awal bagi napi dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil Maret 2020 lalu pascakerusuhan yang terjadi di puluhan penjara akibat larangan kunjungan dan kekhawatiran akan Covid-19.

 

Kebijakan serupa juga dilakukan oleh Otoritas Jerman yang diketahui telah membebaskan 40 napi di Hamburg yang dipenjara karena tidak bisa membayar denda atas kejahatan mereka. Selain itu, otoritas menunda penahanan untuk mereka yang divonis kurang dari tiga tahun. Sedangkan pada awal April 2020, Pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa selama dua bulan atau kurang. Napi dengan pelanggaran yang berisiko rendah akan dipantau secara elektronik dan bisa diminta kembali ke penjara bila menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.

 

Kembali ke tanah air, keputusan Kemenkumham nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini lalu memulangkan para napi dan kembali hidup di tengah masyarakat. Namun kemudian, program ini justru diketahui membawa masalah baru. Meski tidak semuanya, mereka yang rata-rata di-cap sebagai residivis oleh polisi itu akhirnya kembali berulah.

 

Antara dalam laporannya menunjukkan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat misalnya, telah meringkus tiga pelaku pencurian dengan pemberatan di wilayah Kab Kubu Raya (13/04) yaitu GR (23), MT (22) dan ES (27). Dari hasil pemeriksaan ternyata tersangka berinisial GR adalah mantan napi hasil asimilasi yang bebas pada 6 April. Selain di Kubu Raya, Kepolisian Resor Singkawang pada 14 April juga menangkap dua pelaku pencurian bermotor berinisial IC dan AC. Tersangka AC adalah residivis dan napi hasil asimilasi Kemenkum HAM yang baru bebas pada 9 April. Begitu juga di Kota Surabaya. Dua mantan napi berinisial MB (25) dan YDK (23) kembali melakukan tindakan kriminal setelah beberapa hari bebas dari Lapas Lamongan. Mereka ditangkap Kepolisian Sektor Tegalsari, Surabaya karena menjambret.


Meskipun masih kecil kasusnya, kembali berulahnya mantan napi hasil asimilasi ini diakui oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho. Demikian pula dengan tanggapan Menkum HAM, Yasonna H Laoly. Menurutnya, napi yang berulah lagi setelah bebas akan ditindak tegas. “Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru,” kata Yasonna seperti dikutip Antara.

 

Saat banyak pihak mempertanyakan efektivitas program asimilasi ini, Menkum HAM menegaskan kalau program ini tidak gagal, sementara para napi yang kembali berulah dan tertangkap polisi menurutnya adalah wujud koordinasi pengawasan yang berjalan baik antara Kemenkum HAM dan Kepolisian.

 

Namun, timbulnya keresahan bagi masyarakat terhadap berulahnya kembali para napi asimilasi juga tidak terhindarkan. Untuk mewakili suara masyarakat, sejumlah aktivis hukum di Kota Surakarta, Jateng, yang tergabung kelompok masyarakat sipil menggugat kebijakan pelepasan napi melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan Menkum HAM  ke Pengadilan Negeri Surakarta.


Gugatan itu didaftarkan oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.  “Untuk mengembalikan rasa aman. Kami meminta menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotest secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi, kata Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman melalui keterangan resminya. Menurutnya, meski idak semua kembali melakukan kejahatan tetapi masih terdapat segelintir pihak yang kembali melakukan aksinya (residivis) usai dibebaskan melalui program ini.  Bonyamin menambahkan, seharusnya terdapat alasan-alasan dan juga syarat kuat untuk melepaskan napi melalui program asimilasi itu.


Kembali berulahnya para napi program asimilasi ini dan akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono dapat didasari oleh empat kemungkinan yaitu pertama, tidak adanya efek jera. Menurut Drajat, hukuman penjara yang dijatuhkan dan seharusnya mengucilkan, menekan, dan menjauhkan napi dari keluarganya serta dunia luar, oleh sebagian dari mereka justru dinilai tidak terlalu menyulitkan kehidupan. “Ketika napi berada di dalam penjara ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya sehingga napi betah di penjara dan tidak merasa jera,” kata Drajat seperti dituturkannya kepada Kompas.

 

Kedua, karena karena tidak adanya persiapan untuk bertahan hidup di dunia luar. Biasanya sebelum para napi dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau pemasyarakatan. Makna ‘pemasyarakatan’ sesungguhnya adalah agar seorang napi dapat kembali ke masyarakat sehingga harus kembali juga mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses ini terjadi di penjara. Penjara sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk dia ketika keluar dia siap, ujar Drajat. Tambahnya, ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Namun, kalau para napi keluar LP dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya nanti di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Menurut Drajat, para napi yang dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para napi tidak tertular Covid-19, kemungkinan mediasinya di penjara belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

 

Ketiga, para napi tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari penjara. Selain stigma, sulitnya kembali bangkit hidup secara normal dan diakui termasuk mendapatkan pekerjaan, juga jadi masalah tersendiri bagi mereka di tengah masyarakat. Bagai tidak punya pilihan, bukan tidak mungkin para mantan napi dapat saja kembali melakukan kejahatan untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya jika sudah terdesak.

 

Keempat,  menurut Drajat, seorang napi dapat saja tidak jera karena memang sudah sifat atau bawaan yang dimilikinya secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya Dia terpengaruh teman-teman dekatnya untuk melakukan perbuatan kriminal sehingga napi mencari peluang-peluang, mumpung bebas.

Menurut Drajat
, Kemenkum HAM perlu bertanggungjawab karena kembalinya para napi berbuat kriminal. Para kepala lapas juga seharusnya membina sampai tuntas. Kalau begitu dia (napi) keluar langsung melakukan itu (perbuatan kriminal) ada yang kurang sempurna di dalam manajemen pengelolaan pendidikan dan pemasyarakatan di lapas itu, tuturnya. Selain itu, seharusnya ada asesmen sebelum napi keluar untuk memastikan betul bahwa mereka memang siap untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, kehidupan sehari-hari napi setelah keluar juga dipantau petugas sosial agar jika napi melakukan hal-hal aneh dapat segera diberitahukan ke aparat hukum.

 

Berbeda halnya dengan prilaku sebagaian napi asimilasi yang meresahkan masyarakat, nyatanya ada empat mantan napi hasil program asimilasi ini yang ingin berbuat baik dengan cara menawarkan diri menjadi relawan Covid-19. Keempatnya mendatangi Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat dan mengutarakan niat baiknya tadi. Dengan pembinaan polisi, mereka akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini.

 

Kapolsek Sawah Besar, Heru Novianto, tentu menyambut baik tawaran eks napi ini. Dia menyebut polisi akan membina para mantan napi agar tidak kembali berbuat kriminal, serta menghapus citra buruk masyarakat terhadap eks napi. “ (Ini—red) menunjukkan bahwa napi asimilasi 2020 tidak semuanya mengulang kriminal,” kata Heru lagi seperti dikutip dari detik.com pertengahan April 2020 lalu.

 

Heru menambahkan, para napi yang menawarkan diri sebagai relawan ini merupakan hasil penggalangan Bhabinkamtibmas. Nantinya, mereka ini akan dilibatkan dalam kegiatan sosial dalam rangka penanganan Covid-19. “Rencana mereka akan kami libatkan dalam kegiatan cegah Corona, sebagai contoh (kegiatan) sosialisasi, membagikan sembako, mendampingi polisi RW saat patrol,” ungkapnya lagi. Selain itu, eks napi ini akan ditempatkan di beberapa check point untuk membantu petugas kepolisian dalam mengawasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

 

Akhirnya, hidup tertib dan aman bagi masyarakat tentu akan selalu diharapkan. Satu hal penting yang harus diingat adalah ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai Warga Negara. Maka, kesadaran dan kepedulian keamanan serta ketertiban lingkungan harus selalu ditingkatkan, misalnya dengan rutin berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan lewat kegiatan Pos Ronda.

 

Kedisiplinan, kerjasama antarwarga, pemahaman yang tercipta akan semakin meningkatkan pula ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Mereka juga dapat menjadi  sosok yang sadar betul akan peran dan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. Jika masyarakat sudah sadar dan peduli akan ketertiban dan keamanan, cita-cita Gerakan Indonesia Tertib dari Gerakan Nasional Revolusi Mental jadi terwujud dan urusan keamanan serta ketertiban jadi tidak selalu jadi masalah pokok aparat hukum. Semoga! (*)

 

Diolah dari berbagai sumber