Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Wujudkan Sekolah Bebas Kekerasan, Kemenko PMK Kawal Revolusi Mental Dunia Pendidikan

Rapat koordinasi Kemenko PMK dengan Pemerintah Daerah mengawal isu Revolusi Mental dalam sistem pendidikan
  • 06 Desember 2021
  • 0 Komentar

Wujudkan Sekolah Bebas Kekerasan, Kemenko PMK Kawal Revolusi Mental Dunia Pendidikan

Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai wujud komitmen dalam mengawal Revolusi Mental dalam sistem pendidikan, khususnya terkait pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.

 

Jakarta (6/12/2021) Sekolah sebagai lembaga pendidikan sejatinya menjadi lingkungan sosial tempat menimba ilmu yang aman dan menyenangkan. Namun pada praktiknya justru kerap kali dijumpai fenomena kekerasan yang bahkan mengalami tren peningkatan. Menyikapi hal tersebut Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka monitoring pelaksanaan Inpres No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan (RPJMN 2020-2024), khususnya terkait dengan isu pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan pada Senin (22/11).

 

Rapat yang berlangsung secara daring tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kebijakan/program menyangkut implementasi isu Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan di daerah. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi mengatakan bahwa Revolusi Mental yang sejalan dengan pendidikan karakter di dunia pendidikan tersebut penting untuk ditanamkan sejak usia dini hingga menengah, guna mencegah terjadinya tindak kekerasan dengan berbagai eksesnya. Ia menyebut diperlukan perhatian bersama untuk bisa mengendalikan agar kekerasan di sekolah tidak terjadi, di mana menurutnya masing-masing satuan pendidikan daerah memiliki kekhususan, spesifikasi, dan keunikannya untuk dapat mengimplementasikannya.

 

“Kami ingin memastikan bahwa penguatan pendidikan karakter, khususnya penanaman nilai yang kita lakukan sejak PAUD hingga menengah bisa berjalan dengan baik,” ujar Didik melalui sambungan virtual Zoom, Senin (22/11).

 

Dalam jalannya rapat yang dipandu oleh Asisten Deputi Bidang Revolusi Mental Kemenko PMK Alfredo Sani Fenat ini mendiskusikan sejumlah hal terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah, khususnya di tingkat satuan pendidikan daerah. Di antaranya, implementasi Permendikbud No. 82/2015, pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, pendataan dan pelaporan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, hingga implementasi program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah “Roots Indonesia” dan Sekolah Ramah Anak (SRA). Output diskusi ini, sambungnya, berguna untuk meninjau kembali seperti apa implementasi dan praktik baik dari berbagai regulasi kebijakan dalam rangka mewujudkan Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan di tingkat daerah berjalan lebih baik lagi ke depannya.

 

“Ini merupakan hal yang perlu dicermati tingkat pusat kami bersama teman-teman di Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag, coba melihat lagi bagaimana kita menyesuaikan untuk meningkatkan kapasitas kebijakan yang ada sehingga nanti bisa lebih berdampak baik,” terang Alfredo.

 

“Yang ujungnya menciptakan situasi sekolah yang lebih menyenangkan dan membuat nyaman siswa agar mereka bisa bertumbuhkembang dengan baik di lingkungan sekolah. Kiranya perubahan mendasar ini, Revolusi Mental, pendidikan karakter, bisa mewujudkan apa yang kita harapkan di satuan pendidikan,” tambahnya.

 

Sementara itu, Sekretaris Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud, Billy Antoro, menambahkan perlunya siswa dilibatkan sebagai subjek dalam merumuskan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Adapun sebagai pengambil kebijakan maupun tenaga pendidik, sambungnya, diharapkan dapat menjadi pendamping sekaligus pendengar yang baik bagi siswa. Ia pun menyebut bahwa tindak kekerasan bukan sebuah kejadian yang muncul tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan sebuah proses yang panjang di mana pelaku kekerasan juga bisa merupakan korban dari kekerasan itu sendiri, sehingga dibutuhkan pemahaman secara lebih mendalam. 

 

“Kita harus menempatkan diri bukan sebagai pembuat kebijakan tapi pendamping bagi anak-anak itu. Oleh karena itu, kita harus memahami betul apakah akar dari perilaku mereka, setelah kita memahami maka kita tahu bahwa apa yang perlu kita lakukan,” tutur Billy.

 

Berdasarkan data riset Programme for International Students Assessment (PISA) 2019 oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), menunjukkan bahwa 41.1% peserta didik di Indonesia pernah mengalami kekerasan (bullying) berkali-kali dalam sebulan. Hal tersebut membuat Indonesia berada di posisi ke-5 tertinggi dari 75 negara/wilayah yang disurvei sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan. Sedangkan data SIMFONI PPA 2021 menunjukkan terjadinya tren peningkatan kekerasan di sekolah sejak tahun 2016, meski pada tahun 2020 terjadi penurunan karena proses pembelajaran di sekolah dibatasi. Di mana dari data tersebut, kekerasan fisik, psikis, dan seksual mendominasi kasus kekerasan di sekolah beberapa tahun terakhir.

 

Untuk itu, melalui rapat ini diharapkan dapat memperoleh informasi sekaligus masukan terkait kebijakan atau program pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah dari pemerintah daerah, dalam rangka pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan. Di mana hal tersebut termaktub dalam Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan (PN 4) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah kepala dinas pendidikan maupun perwakilannya dari sejumlah provinsi di Indonesia di antaranya Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, Jawa Timur,  Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

 

Reporter: Melalusa Susthira K.

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: