Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

RUANG TERBUKA HIJAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta
  • 28 Juli 2021
  • 0 Komentar

RUANG TERBUKA HIJAU DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Di kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang, pembangunan identik dengan infrastruktur, seperti membangun jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pabrik, atau pusat-pusat pertokoan, sehingga mengorbankan ruang terbuka hijau (RTH). Namun dalam konsep infrastruktur hijau (green infrastructure), RTH dan pembangunan infrastruktur tidak berada dalam kondisi yang saling berlawanan, melainkan saling melengkapi.

 

 

Jakarta (06/07/2021) Manusia membutuhkan alam. Sebab, alam menyediakan keindahan, sumber makanan, kesejukan dan keseimbangan. Kejenuhan yang dihadapi masyarakat selama work from home di masa pandemi Covid-19, dapat diminimalisir dengan mengunjungi sebuah taman kecil di halaman rumah atau hutan kota. Kondisi alam yang buruk akan berdampak langsung pada manusia, seperti terjadinya banjir, suhu perkotaan yang panas atau kekeringan.

 

Berdasarkan hal itulah Undang-Undang mengatur agar setiap wilayah memiliki ruang terbuka hijau (RTH). Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi RTH pada sebuah wilayah minimal 30% dari luas total wilayah. Sebagai contoh, wilayah Jakarta memiliki luas wilayah sebesar 661,5 km2, maka luas RTH yang harus dipenuhi sekitar 198 km2.

 

Proporsi 30% itu terbagi menjadi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda), seperti taman kota, hutan kota, greenbelt, tetumbuhan di sekitar sungai, tetumbuhan di areal pemakaman, dan lain-lain. Sementara RTH privat adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh institusi swasta dan perorangan. Contohnya adalah taman atau kebun yang berada di halaman rumah atau gedung.

 

Di kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang, pembangunan identik dengan infrastruktur, seperti membangun jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pabrik, atau pusat-pusat pertokoan. Demi melakukan pembangunan infrastruktur, tidak jarang pemda mengorbankan proporsi RTH 30%. Namun jika sebuah wilayah tidak menyediakan RTH minimal sebesar 30%, maka wilayah itu dianggap telah melanggar Undang-Undang. Di samping itu, sekali pun sebuah wilayah menyediakan RTH 30%, namun jika pembangunannya dilakukan tanpa melibatkan integrated design of green infrastructure (desain infrastruktur hijau terintegrasi), maka pembangunan itu dapat menghilangkan fungsi RTH. Dalam konsep infrastruktur hijau (green infrastructure), RTH dan pembangunan infrastruktur tidak berada dalam kondisi yang saling berlawanan, melainkan saling melengkapi.