Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Revolusi Mental Pesantren Jadi Bagian Sistem Pendidikan Nasional

Para santri di pondok pesantren dengan pendidikan berbasis agama Islam yang telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional
  • 09 November 2021
  • 0 Komentar

Revolusi Mental Pesantren Jadi Bagian Sistem Pendidikan Nasional

Keberpihakan pemerintah dengan menerbitkan sejumlah aturan yang mendukung pengembangan pesantren menjadi bukti komitmen negara atas eksistensi dan peran pesantren dalam mendidik anak bangsa, sekaligus bentuk implementasi Revolusi Mental dalam sistem pendidikan.

 

Jakarta (09/11/2021) Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan pada 1945. Tak hanya melahirkan insan beriman yang berkarakter, pesantren pun memiliki kontribusi penting dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan hingga pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, pesantren pun terus bertumbuh secara dinamis dan meningkatkan perannya dalam pembangunan manusia serta mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Keberadaan pesantren di Indonesia memiliki jejak sejarah yang panjang. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan agama Islam di nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Menurut catatan Howard M. Federspiel dalam The Oxford Encyclopedia of the Islamic World (2009) sebagaimana dilansir detik.com, pusat studi Islam sudah mulai menanamkan pengaruh di Aceh, Palembang, Jawa Timur, dan Gowa pada kisaran abad ke-12. Adapun berdasarkan data Kementerian Agama pada 2018, jumlah pesantren di tanah air kini mencapai 28.194 unit yang tersebar luas di berbagai daerah.

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren pun kini telah banyak melakukan pembaharuan dan modernisasi. Di samping memberikan pendidikan agama Islam guna membentuk karakter dan ketakwaan peserta didik, pesantren kini juga membekali para santrinya dengan ilmu pengetahuan umum dan teknologi modern. Sebagai langkah strategis, pengembangan pesantren pun telah mendapat dukungan oleh pemerintah dengan mengintegrasikannya sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), sekaligus bentuk pengakuan dan fasilitasi negara terhadap eksistensi pesantren yang sudah ada berabad-abad silam. Hal tersebut diejawantahkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren).

UU Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan tiga fungsi pesantren yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. UU Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga NKRI, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. UU Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Oleh karenanya, UU Pesantren menjadi payung hukum agar kedudukan pondok pesantren lebih setara dan sederajat dengan lembaga pendidikan lainnya ___ baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya, maupun anggaran negara melalui APBN maupun APBD. Pada September lalu, Presiden Joko Widodo pun telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Mengutip Indonesia.go.id, Perpres 82/2021 tersebut memuat aturan bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dana abadi pesantren.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagaimana dilansir Kemenag.go.id, menyebut Perpres 82/2021 tersebut menjadi langkah positif, mengingat selama ini ada keraguan sebagian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren lantaran pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan pusat atau Kementerian Agama (Kemenag). Disebutkan Menag Yaqut, pada Pasal 9 Perpres 82/2021 diatur bahwa pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Sehingga dengan diterbitkannya perpres tersebut, sambungnya, menjadi kado khusus bagi peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2021. 

Keberpihakan pemerintah dengan menerbitkan sejumlah aturan yang mendukung pengembangan pesantren tersebut tidak saja menjadi bukti komitmen kuat negara atas eksistensi dan peran pesantren dalam mendidik anak bangsa. Namun juga menjadi bentuk implementasi Revolusi Mental dalam sistem pendidikan. Dengan spirit Revolusi Mental yang berupaya mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup cara pandang, melalui landasan tersebut diharapkan dapat mendorong pesantren terus berkembang serta berkontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berkarakter. Dukungan pemerintah terhadap pesantren ini kiranya menjadi refleksi dalam memperingati Hari Santri Nasional 2021, agar pesantren di Indonesia melahirkan para santri berkualitas yang dapat berkiprah mengisi pembangunan dan bersaing secara global.

 

Sumber Foto:

https://www.beritasatu.com/politik/828591/moeldoko-pesantren-berperan-tangkal-radikalisme

 

Referensi:

Republika.co.id.

Beritasatu.com.

Indonesia.go.id.

Jdih.bumn.go.id.

Iaid.ac.id.

Mtsnudemak.sch.id.

 

Reporter: Melalusa Susthira K. 

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: