Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI LUAR NEGERI

Demonstrasi buruh migran
  • 28 Juli 2021
  • 0 Komentar

PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI LUAR NEGERI

Integritas, etos kerja, dan gotong royong merupakan indikator-indikator yang harus dimiliki oleh individu/lembaga untuk melakukan pelayanan publik yang baik. Hal ini juga berlaku dalam melindungi hak-hak buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

 

Jakarta (19/07/2021) Pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) sering dianggap sebagai “penyumbang devisa” bagi negara. Menurut data Bank Indonesia (BI), sepanjang tahun 2018, TKI mengirimkan remitansi (kiriman devisa) sebesar Rp 153,6 triliun (Katadata, 2019). Pada tahun 2019 remitansi yang dikirimkan naik menjadi Rp 169 triliun (Suara.com, 2020). Besarnya kiriman devisa dari TKI kepada negara sudah seharusnya membuat negara turut memperhatikan kehidupan TKI. Namun terlebih dari itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk memperhatikan dan melindungi setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

 

Menurut Migrant Care (Migrant Care, 2018), sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 tercatat ada 103 warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 85 orang berhasil dibebaskan dan 5 orang lainnya dieksekusi mati. Saat ini ada 13 WNI terancam hukuman mati baik di wilayah kerja KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah. Hal ini sangat disesalkan mengingat hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, karena menjadi dasar pemenuhan atas hak-hak asasi lainnya. Instrumen HAM mengkategorisasikan hak ini sebagai non-derogable right atau hak asasi yang tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun. Selain di wilayah Saudi Arabia, terdapat 117 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia, 27 orang di Cina dan 1 orang di Singapura.

 

Secara hukum, negara wajib melindungi setiap warga negara Indonesia, termasuk TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU 39/2004 kemudian digantikan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU 18/2017 mengamanatkan kepada negara untuk melindungi TKI yang selama ini sering mengalami kasus tindak pidana, seperti penganiayaan, pelecehan, dan bahkan pembunuhan. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf g UU 18/2017 misalnya menyatakan, “Setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak: memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.”

 

Pemerintah tidak menutup mata. Demi melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kemudian membentuk unsur pelaksana bernama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK). Terdapat enam program yang telah dicanangkan oleh Ditjen Binapenda & PKK dalam upaya melakukan perlindungan terhadap TKI.

 

Pertama, mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Terbitnya Undang-undang PPMI ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pekerja migran.

 

Kedua, membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon pekerja migran Indonesia. Hingga tahun 2018, telah terbentuk 32 LTSA di wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi potensi pekerja migran Indonesia.

 

Ketiga, membentuk Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desmigratif meliputi 4 pilar, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan koperasi, yang mana juga memberikan pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran Indonesia dan purna pekerja migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan pemerintah setelah masa kerja.

 

Keempat, membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural di 21 embarkasi dan debarkasi. Kehadiran satgas PMI nonprosedural merupakan ujung tombak di daerah dalam rangka melindungi warga negara. Adanya satgas ini juga merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam melindungai warganya.

 

Kelima, memperketat proses pemberian izin bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), serta memperketat proses pengawasan terhadap mekanisme penempatan yang dilakukan oleh P3MI.

 

Keenam, melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan, yang diperkuat dengan partisipasi aktif Pemerintah dalam kerja sama regional dan multilateral. Pemerintah telah melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan dan telah terbentuk 12 dokumen kerja sama bilateral dalam bentuk Memorandum of Understanding dan Agreement.

 

Sobat Revmen, setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan secara hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian warga negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan penegakan hukum. Kerjasama antara pemerintah dengan warga negara dalam penegakan hukum akan menghadirkan sebuah negara yang sadar hukum dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. #AyoBerubah #GerakanIndonesiaTertib

 

 

Referensi:

Hukum Online. (2020). Diakses tanggal 21 Juni 2021.

Cnnindonesia.com. (2018). Diakses tanggal 21 Juni 2021.

Jawapos.com. (2019). Diakses tanggal 21 Juni 2021.

Katadata.co.id (2019). Diakses tanggal 21 Juni 2021.

Migrantcare.net. (2018). Diakses tanggal 21 Juni 2021.

Suara.com. (2020). Diakses tanggal 21 Juni 2021.

 

 

Penulis: Robby Milana

Editor: Wahyu Sujatmoko

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: