Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Muhadjir Soroti Layanan Publik untuk Kikis Kemiskinan Ekstrem

GNRM MenkoPMK
  • 28 Juli 2022
  • 0 Komentar

Muhadjir Soroti Layanan Publik untuk Kikis Kemiskinan Ekstrem

Menko PMK menegaskan agar kebijakan pelayanan publik tidak dilakukan dengan  pendekatan formalitas saja.

Makassar (28/07), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota untuk mengutamakan pencatatan administrasi bagi penyandang disabilitas. Muhadjir mengatakan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas sangat membutuhkan kemudahan akses pada layanan publik agar tidak terjerembab kemiskinan ekstrem.

Hal itu disampaikan Muhadjir saat membuka Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Region Timur dalam rangka percepatan pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM di Makassar, Rabu (27/7). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan OPD pengemban tugas GNRM yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Para peserta berasal dari 10 Provinsi wilayah Indonesia timur.

Kepada para peserta, Muhadjir mengingatkan pembentukan GTD tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penguatan program dan kegiatan. Menurutnya Revolusi Mental perlu diimplementasikan dalam wujud Aksi Nyata. Aksi Nyata adalah sebuah kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh para pemangku kepentingan khususnya masyarakat luas. Seperti kemudahan akses layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Muhadjir memandang pentingnya  tertib administrasi yang merupakan bagian dari tugas yang diemban Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Juga peningkatan layanan publik dalam Program Gerakan Indonesia Melayani yang digawangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)

“Intervensi berbasis data harus dilakukan. Melalui Disdukcapil yang menyelenggarakan perekaman e-KTP sebagai upaya untuk tertib administrasi sekaligus sebagai inovasi pelayanan yang merupakan kewajiban pemerintah," ujarnya seraya menegaskan agar pembentukan GTD GNRM di wilayah timur dipercepat untuk bisa berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Menurut data terakhir yang disebutkan Menko PMK, pada Maret 2022 tercatat angka kemiskinan di Indonesia berada di 9,4 persen. Jumlah ini menurun 0,71 persen dari jumlah per September 2021 yakni 9,71 persen.

“Untuk wilayah Indonesia Timur yang belum mendirikan satgas GNRM, agar dibentuk secepat mungkin. Ini penting untuk memahami dengan baik masalah yang muncul terkait mental-mental negatif untuk dicari solusinya, Karena akhir 2024 target (kemiskinan) kita 7 persen,” kata Muhadjir seraya mengingatkan agar tidak melakukan pendekatan formalitas saja dalam pelayanan publik.

“Lihat saja di kota-kota besar. Kebijakan jalan pedestrian untuk tuna netra, tidak ada penghargaannya dipakai untuk jualan, dipakai untuk parkir. Yang bikin gak hitung-hitung, ada yang mepet di pohon. Kebijakannya formalitas saja, asal sudah dibikin tidak melihat manfaat dan kebaikannya,” tegasnya.

Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pembentukan GTD GNRM yang hingga saat ini telah mencapai 71% yaitu sebanyak 365 dari 514 kab/kota. “Tetap saja penguatan dan perluasan program kegiatan GTD perlu dioptimalkan untuk lebih cepat membangun mental bangsa yang lebih baik sesuai amanat RPMN 2020-2024 dan selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ditambahkan, GNRM baru dapat dilaksanakan secara berlanjut jika telah efektif melibatkan unsur Pentahelix, yaitu 5 pihak pemangku kepentingan: Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Media, dan Masyarakat.

“Untuk itu tiap GTD GNRM perlu didorong untuk melibatkan lintas pelaku tersebut khususnya untuk bersama-sama melaksanakan Aksi Nyata. Mulai dari hal kecil saja dulu seperti gotong royong warga untuk membantu warga miskin, membersihkan lingkungan RT, hingga penanaman pohon produktif atau buah,” kata Muhadjir seraya berharap GTD di setiap kabupaten kota bisa berjalan dengan baik dan bisa melaksnaakan aksi nyata.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi mengatakan, Indonesia Timur harus bangkit dan menuju kesejahteraan melalui Gerakan Revolusi Mental.

“Maka dari itu perlu melakukan perubahan yang bisa bersifat mendasar dan revolusioner mencakup berbagai sektor,” ungkapnya.

Hadir dalam rakor tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi, Perwakilan dari Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, dan Kemenko Marves selaku Koordinator Program Gerakan GNRM serta para peserta Rakor Regional Wilayah Timur. 

Sebagai tambahan, Menko PMK juga memberikan Piagam Penghargaan atas Pembentukan 100% Gugus Tugas Daerah di Provinsi dan seluruh Kab/Kota serta cinderamata Gerakan Nasional Revolusi Mental apresiasi sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakornas GNRM Wilayah Timur.

*PS

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: