Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

KEMERDEKAAN DALAM KONSEP MERDEKA BELAJAR

Siswa semangat mengikuti kegiatan belajar
  • 30 April 2021
  • 0 Komentar

KEMERDEKAAN DALAM KONSEP MERDEKA BELAJAR

Istilah “Merdeka belajar” pertama kali disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), mas Nadiem Makarim. Program ini berangkat dari asumsi dasar bahwa proses belajar harus dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan siswa, guru ataupun sekolah dari berbagai hal yang membelenggu.

 

Jakarta (07/03/21) Mas Nadiem Makarim menyampaikan program merdeka belajar bukan tanpa dasar. Program ini muncul setelah berdiskusi kepada banyak pihak. Tujuan utama dari program merdeka belajar adalah untuk membebaskan para siswa, guru dan sekolah dari berbagai hal yang membelenggu. Demi mewujudkan hal tersebut, mas Nadiem kemudian mengeluarkan empat pokok kebijakan, yaitu mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survey Karakter, pengalihan kewenangan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada pihak sekolah, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru dan merevisi kuota jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari 15% menjadi 30%.

 

Empat pokok kebijakan ini merupakan langkah taktis untuk menuju merdeka belajar. Pertama, UN diganti dengan AKM dan Survey Karakter dengan tujuan untuk membebaskan para siswa dari metode belajar menghafal, menuju metode belajar menganalisa dan bernalar. Terdapat dua kompetensi dasar yang diukur AKM, yaitu literasi dan numerasi. Dalam literasi, para siswa akan diuji kemampuan memahami konsep bahan bacaan. Dalam numerasi, siswa akan diuji kemampuan mengaplikasikan konsep berhitung di dalam konteks yang abstrak dan nyata. Keduanya memerlukan daya analisa dan penalaran, bukan daya hafal. Siswa memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban-jawaban saat ujian AKM sesuai kecakapan masing-masing. Ini merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan tanah air. Ucapkan selamat tinggal pada stress menjelang ujian, budaya mencontek dan bimbel.

 

Sementara dalam Survey Karakter akan diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan seberapa jauh asas-asas Pancasila tertanam di dalam diri siswa. Asas-asas yang dipertanyakan bukan tentang sila-sila dalam Pancasila secara eksplisit, melainkan tentang nilai gotong royong, keadilan, toleransi, keadaban, kemanusiaan dan kebertuhanan.

 

Kedua, pengalihan kewenangan USBN dari pemerintah pusat kepada pihak sekolah. Selama ini, melalui USBN pihak sekolah tidak dapat membuat soal sendiri dan tidak dapat melakukan penilaian kepada para siswa secara independen dan mandiri. Istilah “Berstandar Nasional” dalam USBN akan bergeser menjadi “Berstandar Sekolah” di mana ujian dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi siswa dan kearifan lokal dari setiap daerah. Sekolah tidak lagi dipaksakan untuk mengikuti “satu standar” baku yang diseragamkan secara nasional.

 

Ketiga, penyederhanaan RPP meskipun terkesan sebagai hal yang sederhana, namun dalam praktiknya cukup membelenggu para pendidik. Waktu, tenaga dan pemikiran yang seharusnya diberikan kepada siswa, habis untuk Menyusun rencana pembelajaran yang berlembar-lembar. Melalui penyederhanaan RPP, guru cukup merangkum rencana pembelajaran dalam satu lembar kertas saja.

 

Keempat, revisi jalur PPDB untuk jalur prestasi dari 15% menjadi 30% membuka peluang lebih besar bagi orang tua untuk memasukan anak-anaknya yang berprestasi di sekolah-sekolah favorit yang diinginkan.

 

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Mendikbud ingin agar merdeka belajar benar-benar dapat terealisasi secara efektif dan secepat mungkin.

 

Sobat Revmen, pendidikan adalah fondasi bagi sebuah bangsa. Dan pendidikan yang memerdekakan adalah fondasi yang sangat kokoh untuk mencetak generasi yang unggul, cerdas, berperikemanusiaan dan mandiri. #AyoBerubah #MerdekaBelajar

 

 

Referensi:

Gtk.kemendikbud.go.id, 18/02/20

Kompas.com, 11/12/19

 

Penulis: Robby Milana

Editor: Harod Novandi

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: