Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dua orang pekerja disabilitas
  • 28 Juli 2021
  • 0 Komentar

HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Kebanyakan orang memandang Sobat Disabilitas hanya dari tampilan fisik, sambil melupakan kemauan dan kemampuan mereka. Ini adalah sebuah sikap yang tidak adil. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka mampu, namun dengan cara yang lain.

 

Jakarta (19/07/2021) Dokter gigi Romi Sofpa Ismael sempat hampir dibatalkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2018, meski pun Romi lulus dengan peringkat terbaik. Hal ini terjadi karena Romi adalah seorang penyandang disabilitas. Menurut beberapa pihak, kasus Romi muncul karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah salah menafsirkan kalimat “sehat jasmani dan rohani” sebagai salah satu syarat menjadi CPNS pada formasi umum. Namun banyak pihak lain yang menduga bahwa kasus ini muncul karena adanya pandangan deskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Setelah dimediasi, akhirnya dokter gigi Romi dapat bertugas menjadi PNS di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Solok Selatan (CNN Indonesia, 2019).

 

Hal yang serupa juga terjadi pada Takwani Suci Prestanti. Namun bedanya Suci bukan melamar sebagai CPNS. Suci adalah penyandang disabilitas tuna daksa. Dia lahir dengan lengan kiri yang hanya tumbuh sampai siku tanpa jari. Setelah lulus kuliah tahun 2016, Suci melamar pekerjaan. Namun selama tiga tahun tidak juga mendapat kerja. Hampir 50 pekerjaan sudah diajukan dan hasilnya nihil. Suci akhirnya mendapat pekerjaan di perusahaan ThisAble pada tahun 2019 setelah ia mendapatkan bantuan dari komunitas disabilitas (BBC.com, 2019).


Kasus Romi dan Suci adalah contoh kecil dari perlakukan deskriminatif terhadap Sobat Penyandang Disabilitas. Mereka memiliki kemampuan dan kemauan. Mereka menolak untuk mengemis. Mereka hanya menginginkan hak mereka diberikan, yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan. Konstitusi sudah mengatur ini secara gamblang. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 38 Ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 juga mengatur dan menjamin hal yang sama, “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Payung hukum ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahkan dalam UU ini, khususnya Pasal 53 ayat 1, mensyaratkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Dan Pasal 2 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan sedikitnya 1% penyandang disabilitas (Hukumonline, 2019).

 

Maka bisa disimpulkan bahwa siapapun yang menolak Sobat Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, padahal mereka mampu, mau dan cakap, maka dapat dianggap telah melanggar payung hukum itu semua. Namun sayangnya, hingga kini belum ada aturan turunan yang mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memathui aturan-aturan di atas.

 

Menurut Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati (BBC.com, 2019), setidaknya ada dua faktor yang masih menjadi hambatan bagi kaum disabilitas dalam mencari pekerjaan. Pertama, pemerintah tidak menyediakan data mengenai berapa populasi penyandang disabilitas di Indonesia dan berapa persen yang sudah terserap dalam dunia kerja, baik di BUMN, BUMD maupun swasta. Kedua, pemerintah belum membuat panduan teknis baik bagi aparat maupun bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja.

 

Selain dua faktor itu, masih ada dua masalah lagi. Pertama, masih kuatnya mindset di tengah pemangku kebijakan dan di tengah masyarakat luas yang menganggap bahwa semua Sobat Disabilitas tidak mampu memikul pekerjaan dikarenakan keterbatasan fisik dan mental. Kedua, minimnya sikap empati terhadap sesama anak bangsa yang ingin memperoleh haknya.

 

Di tengah segala situasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ternyata masih terdapat sejumlah komunitas disabilitas yang berinisiatif untuk memberikan pembekalan keterampilan kepada anggota, seperti yang dilakukan oleh perusahaan ThisAble. Menurut kepala urusan sumber daya manusia ThisAble, Aliyah Wibowo, pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan formal, seperti menyiapkan pegawai perkantoran dan pelatihan informal, misalnya menjadi pemijat dan petugas pembersihan. Pembekalan keterampilan ini diberikan kepada Sobat Disabilitas agar mereka mampu mempersiapkan diri untuk tidak mengandalkan menjadi pekerja saja, melainkan juga menjadi pengusaha mandiri.

 

Namun terlebih dari itu, pemerintah tidak menutup mata untuk menunjukkan keberpihakannya kepada Sobat Disabilitas. Misalnya, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah melakukan 3 kegiatan positif: Pertama, mengedukasi masyarakat untuk tidak memandang rendah dan memarjinalkan Sobat Disabilitas. Melalui kampanye #IndonesiaRamahDisabiitas, pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada isu-isu disabilitas. Kedua, pada tahun 2018 Kemensos menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Ketiga, pemerintah mendorong seluruh daerah di Indonesia untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang ramah disabilitas.

 

Sobat Revmen, konstitusi telah mengatur dan menjamin bahwa Sobat Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Menilai mereka hanya dari tampilan fisik, sambil melupakan kemauan dan kemampuan mereka, adalah sebuah sikap yang tidak adil. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka mampu, namun dengan cara yang lain. #AyoBerubah #GerakanIndonesiaBersatu #IndonesiaRamahDisabilitas

 

 

Referensi:

BBC.com. (2019). Diakses tanggal 19 Juli 2021.

Cnnindonesia.com. (2019). Diakses tanggal 19 Juli 2021.

Hukumonline.com. (2019). Diakses tanggal 19 Juli 2021.

Setkab.go.id. (2019). Diakses tanggal 19 Juli 2021.

 

 

Penulis: Robby Milana

Editor: Wahyu Sujatmoko

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: