Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Gratifikasi, Bentuk Halus Korupsi yang Kerap Tak Disadari

Gratifikasi bentuk halus dan akar korupsi
  • 01 April 2021
  • 0 Komentar

Gratifikasi, Bentuk Halus Korupsi yang Kerap Tak Disadari

Gratifikasi tak boleh disepelekan karena merupakan akar dari berbagai tindakan korupsi. Oleh karenanya, memutus rantai praktik gratifikasi adalah upaya mewujudkan bangsa yang berintegritas.  



Jakarta (30/03/2021) Sobat Revmen apa yang muncul dibenak kalian bila mendengar kata korupsi? Korupsi tak melulu berbentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara demi keuntungan pribadi, lho! Korupsi pun dapat berawal dari tindakan halus yang kerap kali tidak disadari seperti pemberian hadiah atau fasilitas lainnya yang disebut dengan gratifikasi. Meski kerap dianggap sepele, bila dibiarkan terus menerus hal semacam ini akan membentuk suatu kebiasaan dan menjerumuskan pada berbagai bentuk korupsi lainnya. Oleh karena itu, yuk sobat Revmen kita selami lebih lanjut apa itu gratifikasi dan bagaimana gratifikasi menjadi akar dari tindakan korupsi!  


Siapa di antara sobat Revmen yang sering mendengar kata “uang terima kasih”? Istilah yang telah lama muncul di masyarakat kita itu adalah salah satu contoh gratifikasi, lho! Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi sendiri merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor sejak tahun 2001.  


Banyak orang beranggapan bahwa pemberian tersebut sekadar imbalan tanda terima kasih dan sah-sah saja. Padahal, patut disadari bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku si penerima dan kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi sehingga pada saatnya si penerima akan terdorong berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Untuk itu, gratifikasi diibaratkan pula seperti “tanam budi”, di mana tindakan tersebut tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pejabat secara langsung, namun lebih sebagai upaya menarik perhatian pejabat. 


Pada dasarnya, gratifikasi adalah “suap yang tertunda” atau “suap terselubung”. Tindakan gratifikasi bila dibiarkan terus menerus akan menjadi kebiasaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat/pribadi yang bersangkutan. Di mana, dapat mendorong pejabat/pribadi tersebut untuk bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itulah, gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi.  


Gratifikasi yang dilarang menurut undang-undang adalah gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari, bila tidak maka gratifikasi bisa dianggap sebagai suap. Tidak hanya penerima gratifikasi yang dapat terkena sanksi, pemberi gratifikasi pun dapat terancam hukuman berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, akan dikenakan pula dengan dengan paling sedikit sejumlah 200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar. 


Wah melihat dampak yang ditimbulkannya, tindakan gratifikasi tentu tak boleh dianggap remeh lagi layaknya perbuatan korupsi lainnya, yha sobat Revmen! Karena melumrahkan dan melanggengkan gratifikasi jelas tidak mencerminkan sikap integritas. Sebaliknya sebagai generasi penerus bangsa, kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang berintegritas dengan tegas katakan tidak pada gratifikasi maupun bentuk korupsi lainnya! #AyoBerubah 



Sumber Foto: 

https://www.freepik.com/premium-vector/stop-corruption-refusing-take-bribery-money-concept_12644549.htm 


Referensi: 

Tirto.id, 30/03/20 

Kompas.com, 15/01/20 

Hukumonline.com, 04/09/12 

Aclc.kpk.go.id 

Kpk.go.id 



Reporter: Melalusa Susthira K. 

Editor: Wahyu Sujatmoko 

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: