Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Buka Lapak On The Spot, Ombudsman Ajak Masyarakat Peka Maladministrasi

Inovasi jemput bola Ombudsman dengan membuka gerai pengaduan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot untuk melaporkan maladministrasi terkait pelayanan publik
  • 20 Mei 2021
  • 0 Komentar

Buka Lapak On The Spot, Ombudsman Ajak Masyarakat Peka Maladministrasi

Dengan membuka gerai pengaduan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot, Ombudsman berupaya memberikan edukasi bagi masyarakat terkait maladministrasi sekaligus mensosialisasikan keberadaan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga pengawas pelayanan publik itu sendiri.

Jakarta (18/05/2021) Sobat Revmen adakah yang pernah menyampaikan laporan terkait pelayanan publik ke Ombudsman? Agaknya sebagian masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya familiar dan aktif melaporkan aduan terkait maladministrasi ke Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik. Nah, terkait hal tersebut Ombudsman pun melakukan sosialisasi dengan membuka gerai pengaduan on the spot di beberapa titik yang semakin memudahkan masyarakat dalam melaporkan aduan dan mengenal lebih dekat dengan lembaga yang telah berdiri selama dua dekade tersebut.  Yuk sobat Revmen, kita cari tahu lebih lanjut!

Sebelum melangkah lebih jauh, sebetulnya apa sih maladministrasi yang menjadi wewenang pengawasan Ombudsman? Secara singkat, maladministrasi dapat diartikan sebagai perbuatan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Beberapa bentuk maladministrasi yang mempersulit masyarakat dalam menerima pelayanan publik di antaranya penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, tidak patut, berpihak, diskriminasi dan konflik kepentingan. Sikap petugas yang kurang baik, bertutur kata yang kurang sopan atau dengan nada suara yang tinggi, serta tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya, juga termasuk maladministrasi lho, sobat Revmen!

Maladministrasi terkait pelayanan publik yang dapat dilaporkan pun tak hanya yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Melainkan dapat pula yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan hukum milik negara lainnya. Bahkan, swasta dan milik perorangan pun bisa pula diawasi oleh Ombudsman jika sebagian sumber dana yang didapatkan melalui sumber anggaran pendapatan dan belanja dari negara ataupun daerah. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sendiri didirikan pada tahun 2000, sedangkan Ombudsman di dunia pertama kali dibentuk oleh Swedia pada tahun 1809.

Nah, sayangnya masih banyak masyarakat yang masih belum paham terkait maladministrasi tersebut. Pun begitu halnya dengan keberadaan lembaga negara yaitu Ombudsman yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menindaklanjuti segala bentuk dugaan maladministrasi. Sebelumnya, masyarakat dapat menyampaikan laporan maladministrasi langsung ke kantor pusat Ombudsman atau kantor perwakilan Ombudsman yang ada di 34 provinsi, surat tertulis, surat elektronik ke pengaduan@ombudsman.go.id, formulir pengaduan daring di website resmi www.ombudsman.go.id, hingga call center 137 atau line telepon kantor perwakilan Ombudsman di daerah masing-masing. Kini, Ombudsman pun melakukan inovasi dengan cara jemput bola atau yang dinamakan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot.

Melalui gerai PVL On The Spot ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun keluhannya terkait pelayanan publik dan maladministrasi secara langsung. Jika memungkinkan dan memenuhi syarat, keluhan yang telah dihimpun tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi laporan resmi untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Tak hanya sekedar menampung aduan, tim PVL On The Spot pun memberikan edukasi mengenai kewenangan dan prosedur pengaduan pelayanan publik yang dapat dilakukan masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat selaku pengguna layanan dapat lebih mengetahui terkait hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Setali tiga uang, PVL On The Spot juga dimaksudkan mensosialisasikan keberadaan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga Ombudsman itu kepada masyarakat. Terbukti saat PVL On The Spot digelar, banyak masyarakat yang baru mengetahui adanya lembaga Ombudsman sebagai tempat melaporkan terkait pelayanan publik atau maladministrasi.

Program ini dilakukan di instansi pemerintah atau pusat-pusat pelayanan publik yang bekerja sama dengan Ombudsman RI. Salah satu yang melakukannya ialah Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, yang membuka gerai pengaduan di tempat wisata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kijang Mas Permai dan Objek Wisata Air Terjun Bajuin pada akhir Maret lalu. Sedangkan Ombudsman RI Perwakilan Jambi membuka pojok pengaduan PVL On The Spot di RSUD Khatib Quswain, Lapangan Ancol Sarolangun, serta Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun. Mengutip website resmi Ombusman RI, sejumlah Ombudsman Perwakilan daerah lainnya pun turut menggelar PVL On The Spot mulai dari Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Bangka Belitung, Papua, maupun kantor Perwakilan Ombudsman RI lainnya di berbagai titik ruang publik.

PVL On The Spot yang diinisiasi Ombudsman di atas menjadi salah satu inovasi pelayanan publik dan wujud nyata gerakan revolusi mental yaitu Indonesia Melayani. Di mana bertujuan semakin memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan maladministrasi, sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih baik sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan haknya sebagai pengguna layanan. Nah sobat Revmen, bila kini sudah mengetahui apa itu maladministrasi maupun fungsi dan wewenang Ombudsman, yuk mulai sekarang kita melek dan lapor bila terjadi maladministrasi! Pengaduan dari masyarakat tersebut menjadi kunci dalam perbaikan layanan publik yang berkualitas lho, sobat Revmen! #AyoBerubah #IndonesiaMelayani


Sumber Foto:

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-kalsel-hadir-di-objek-wisata-air-terjun-bajuin

 

Referensi:

Mimbarbangsa.co.id, 06/08/20

Ombudsman.go.id 13/11/20

Ombudsman.go.id, 11/02/21

Ombudsman.go.id, 08/01/20

Ombudsman.go.id, 29/03/21

News.detik.com, 12/03/19

 

Reporter: Melalusa Susthira K.

Editor: Harod Novandi

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: