Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Berhak Ikut Mengawasi Pelayanan Publik, Yuk Laporkan Maladministrasi ke Ombudsman!

masyarakat memiliki hak ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyampaikan laporan aduan maladministrasi ke Ombudsman RI
  • 19 Agustus 2021
  • 0 Komentar

Berhak Ikut Mengawasi Pelayanan Publik, Yuk Laporkan Maladministrasi ke Ombudsman!

Tak hanya berhak memperoleh pelayanan publik yang prima, masyarakat juga memiliki hak untuk ikut mengawasi penyelenggaraan publik dengan menyampaikan aduan maladministrasi ke Ombudsman RI.

 

Jakarta (13/08/2021) Sobat Revmen, adakah yang pernah mendapatkan pelayanan publik yang tidak memuaskan dan melaporkannya ke Ombudsman? Ya, agaknya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik masih belum sepenuhnya terbangun. Bahkan, mungkin masih ada masyarakat yang belum mengenal adanya lembaga Ombudsman RI (ORI) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sejak didirikan pada 2000 lalu. Padahal masyarakat selaku penerima dan pengguna layanan, tidak hanya berhak untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Namun berhak pula untuk ikut mengawasi pelayanan publik itu sendiri, lho!

 

Masih banyak masyarakat yang terlihat acuh dan tidak memperdulikan kualitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian lainnya mungkin beranggapan bahwa membuat aduan atau pelaporan hanya akan membuang waktu dan sia-sia belaka. Hal tersebut kiranya menyiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya dalam hal pelayanan publik. Padahal hak tersebut telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), khususnya dalam Pasal 18 huruf b yang menyebut bahwa "masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan standar pelayanan", dan Pasal 18 huruf i “masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”.

 

Adapun negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, bila masyarakat mendapati pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau maladministrasi yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan, maka masyarakat memiliki hak untuk mengadukan kepada instansi tersebut. Selain dapat mengadukan kepada instansi penyelenggara layanan, keluhan terkait pelayanan publik juga dapat dilaporkan kepada Ombudsman RI yang berwenang menampung dan menindaklanjuti aduan maladministrasi. Tak ketinggalan, masyarakat pun memiliki hak untuk mendapatkan tanggapan dari pengaduan yang diajukannya tersebut.

 

Berdasarkan UU Pelayanan Publik, pelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga mengutip Ombudsman.go.id, dapat dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, aduan atau laporan dari masyarakat terkait maladministrasi turut berkontribusi terhadap perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik itu sendiri.

Tentu ada hak, maka ada pula kewajiban. Di mana masyarakat berkewajiban mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, serta berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, bila mendapati dugaan maladministrasi pelayanan publik, sobat Revmen dapat menyampaikan laporan tersebut langsung ke kantor pusat Ombudsman RI atau kantor perwakilan Ombudsman yang ada di 34 provinsi, surat tertulis, surat elektronik ke pengaduan@ombudsman.go.id, formulir pengaduan daring di website www.ombudsman.go.id, call center 137 atau line telepon kantor perwakilan Ombudsman di daerah masing-masing, hingga penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) On The Spot yang kerap digelar Ombudsman di beberapa titik. 

Beberapa bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik yang dapat dilaporkan di antaranya penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, diskriminasi dan lain sebagainya. Sikap petugas yang kurang baik, bertutur kata yang kurang sopan atau dengan nada suara yang tinggi, serta tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya, juga termasuk maladministrasi lho, sobat Revmen! Sementara berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, terdapat tiga kategori pengaduan dugaan maladministrasi terbanyak, yakni laporan atas penundaan berlarut sebesar 31,57 %, penyimpangan prosedur sebanyak 24,77 %, dan tidak memberikan layanan sebanyak 24,39%.

Bila kini sudah mengetahui mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait pelayanan publik, yuk mulai sekarang kita melek dan lapor bila terjadi maladministrasi! Sebagaimana jargon Ombudsman RI “Berani Lapor itu Baik”, mari sama-sama kita berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik agar senantiasa prima dengan ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Jangan ragu untuk selalu awasi, tegur, dan laporkan ya, sobat  Revmen! #AyoBerubah

 

Sumber Foto:

https://kabar24.bisnis.com/read/20171220/15/720096/ini-temuan-ombudsman-terkait-layanan-publik-24-jam

 

Referensi:

Ombudsman.go.id, 16/05/20

Ombudsman.go.id, 24/02/20

Ombudsman.go.id, 13/11/20

Ombudsman.go.id, 17/03/21

Ombudsman.go.id, 25/03/21

Ombudsman.go.id, 08/02/21

 

Reporter: Melalusa Susthira K.

Editor: Harod Novandi

Komentar pada Berita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: