Jadilah Bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental!

Revolusi Mental dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa

Pokmas
  • 04 Juni 2022

Revolusi Mental dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa

Penulis: Ais dan Yusuf Murtiono (YP2M-FORMASI)

Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) Kebumen, tahun ini memasuki angkatan kesepuluh. SADAR merupakan program yang pelaksanaannya didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK. red) melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

SADAR melakukan kegiatannya dengan melalui tiga kali  forum diskusi tematik tentang seluk beluk desa dan advokasi anggaran/ kebijakan publik desa dan daerah. Untuk pertemuan diskusi pertama mengambil pokok bahasan “Praktek Revolusi Mental dalam Memperkuat Kewenangan Desa”.

Pertemuan kedua  dilaksanakan pada Sabtu (4/6), dengan pokok bahasan Praktek Revolusi Mental dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa”. Yusuf Murtiono dari Dewan Presidium Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen dan Ketua Yayasan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (YP2M) menjadi nara sumber dalam pertemuan tersebut.

Bertindak sebagai moderator adalah Bintang Bawono dan Koordinator SADAR. Sedangkan peserta yang hadir lebih dari 30 orang dari unsur masyarakat, unsur perwakilan perempuan, Kepala Desa, Sekdes, perangkat Desa lain, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa, serta dari perguruan tinggi.

Dalam paparannya, Yusuf menandaskan bahwa nilai nilai dalam revolusi mental sangat tepat dan strategis dalam perencanaan dan penganggaran desa untuk menjadi Desa Bersatu, Desa Tertib, dan Desa Melayani. Melalui proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel ( TPA ) akan terbangun rasa saling percaya (trust) antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Sehingga antara masyarakat dan pemerintah desa tidak berjarak dan tidak merasa atas dan bawah.

Dan upaya membangun kepercayaan tersebut dapat dimulai dalam rangka proses perencanaan dan penganggaran desa. Artinya kemudahan akses informasi melalui keterbukaan informasi, partisipasi kritis masyarakat dan prinsip akuntabilitas bisa dimulai saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangaka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Komitmen dan konsistensi mengakomodir aspirasi masyarakat dalam dokumen tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat partisipasi, keswadayaan, dan gotong royong warga desa sebagai salah satu indikator GNRM dalam hal Gerakan Desa Bersatu.

Disamping itu, melalui prosedur perencanaan dan penganggaran desa, kebutuhan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan hak dasar yang menjadi sebagian besar aspirasi masyarakat dapat terlayani sesuai kebutuhan dan prioritas yang disepakati. Kualitas pelayanan publik semakin meningkat, karena masyarakat mempunyai keberanian melakukan kontrol publik. Dan pemerintah Desa semakin memiliki kesadaran bahwa masyarakat sepenuhnya memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang prima sesuai kondisi lokal desa. Disinilah praktek revolusi mental dapat memberikan kontribusi mewujudkan Gerakan Desa Melayani.

Yang tidak kalah pentingnya bahwa perencanaan dan penganggaran Desa yang proses dan mekanisme dilakukan secara tertib bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat secara tertib melakukan kontrol, evaluasi, dan memahami ruang-ruang publik yang harus dimanfaatkan.

Saat diskusi interaktif, beberapa Desa menyampaikan bahwa mental tertib, komitmen, dan konsisten terhadap hasil keputusan kolektif yang telah dituangkan dalam dokumen mampu meningkatkan kualitas partisipasi, swadaya, dan gotong royong di desa.

“Bahkan peningkatan kualitas kesadaran tersebut secara langsung dapat mempercepat capaian target pembangunan desa melampaui yang ada dalam dokumen RPJM Desa atau RKP Desa,“ ungkap Sekretaris Desa Pejengkolan, Kec. Padureso, Kebumen, Puriman yang aktif dalam forum diskusi tersebut.

Selanjutnya Puriman menyampaikan untuk membangun Desa Bersatu, Desa Melayani, dan Desa Tertib kuncinya adalah “ konfrontatif “ berani berbeda karena kondisi riil di desa bukan sekedar aturan dan kebijakan dari atas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Daniati, Kepala Desa Kaliputih Kec. Alian. “Sebagai Kepdes yang baru memasuki periode pertama menjabat harus berani banyak belajar dan bukan mengajari, apalagi masyarakat sudah lebih paham dengan kondisi desanya,” tutur Daniati.

Kendala dan tantangan yang masih terus dihadapai dalam mewujudkan Gerakan Desa Bersatu, Gerakan Desa Melayani, dan Gerakan Desa Tertib, adalah pemahaman masyarakat atau akses informasi yang belum merata, faktor kepemimpinan kepala desa yang masih beranggapan sebagai pengambil kebijakan tunggal.

Kebijakan bantuan langsung dari pemerintah pusat  dengan data yang tidak valid dan perubahan kebijakan yang sangat cepat juga menjadi kendala dan tantangan. Hampir semua peserta yang menyampaikan pernyataannya menyimpulkan konflik sosial horisontal di desa saat kebijakan program bantuan langsung hampir dipastikan penyebabnya adalah kesalahan data.

Pada akhir diskusi peserta akan menuliskan pengalaman yang paling dibanggakan atau diunggulkan sebagai hasil paling baik masing-masing desa dalam proses penyusunan anggaran Desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

Komentar pada Suara Kita Ini (0)

Tinggalkan Komentar

    • Dipos pada: