Cari-cari Model Pembinaan Ideal untuk Ideologi Pancasila
  • 16
  • 0
  • 0
  • 0

Kabar

Foto: (sumber: kemlu.go.id)

 

Cari-cari Model Pembinaan Ideal untuk Ideologi Pancasila

 

Sejak resmi jadi dasar negara, Pancasila sebagai ajaran hidup berbangsa dan bernegara diupayakan terus menguat meski memang di sisi lain model pembinaan ideologi bangsa ini masih terus dicari model idealnya. Karena makin ke sini, tantangan juga makin berat.

 

Kesadaran berpancasila utamanya yang makin tergerus di kalangan generasi muda bangsa, memang sudah mendesak untuk dilakukan mengingat upaya pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja seumur hidup semasih Indonesia menciptakan banyak generasi bangsanya lalu tampil sebagai negara besar dengan segala kekayaan dan keberagamannya.

 

Pancasila, menurut Cendikiawan yang juga Mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  Yudi Latief adalah ideologi terbaik di dunia. “Kita bersyukur punya Pancasila, negara lain saja iri dengan kita. Malaysia sampai saat ini tidak pernah padu dalam kesatuan, baik bangsa Melayu, China, serta India. Di Eropa, dalam satu pulau terdiri banyak negara, di Timur Tengah sampai saat ini masih ada yang perang. Indonesia dari banyak pulau masih bisa bersatu,” ujarnya seperti dikutip dari metroandalas.co.id

 

Menurut Yudi, terdapat tiga ideologi yang seharusnya saling memberi penguatan terhadap keberlangsungan NKRI, yaitu islamis, nasionalis, dan sosialis. Ketiga ideologi ini wujud keberagaman dan kemajemukan bangsa yang harus saling melengkapi dalam persatuan. Dalam konteks inilah kemudian Pancasila berperan untuk menautkan keberagaman atau perbedaan suku, ras, etnik, agama, ideologi, budaya, warna, serta geografis. Ditambahkan Yudi, di dalam Pancasila terdapat titik temu, pijakan, dan titik tuju untuk membangun kebhinekaan sesuai visi-misi negara yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-2, yakni menuju warga yang bahagia, adil, sejahtera, dan makmur.

 

Lebih lanjut, bahwa di dalam Pancasila mengandung visi kesejahteraan umum dan bukan kesejahteraan perorangan, konglomerat, dan elit politik saja. Apabila kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat tercapai dengan penuh keadilan, artinya visi bangsa sesuai cita-cita tokoh pendahulu tercapai. Sementara itu, perbedaan dan keberagaman milik Indonesia bukan untuk membatasi segalanya tapi justru untuk saling melengkapi. Berdasarkan hal itu pula, hendaknya generasi muda mencari titik temu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Hal itu katanya sesuai cita-cita Soekarno-Hatta dalam membangun negara ini agar semua masyarakatnya bisa bahagia.

 

“Kita perlu menggali kembali bahwa dalam Pancasila terdapat lima isu strategis, yakni pemahaman tentang Pancasila, eklusivisme, keadilan dan kesenjangan sosial, pelembagaan atau institusional, serta keteladanan (role model). Jika ini diamalkan, tidak akan terjadi berbagai persoalan kritis tentang kebangsaan saat ini,” papar Yudi lagi.

 

Pada sebuah diskusi daring yang digelar oleh Media Indonesia yang bertajuk ‘Konteks dan Praksis Pembinaan Ideologi Pancasila’ pertengahan Juli 2020, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menegaskan pentingnya bagi Bangsa Indonesia membangun kesadaran berpancasila dengan cara memahami, menjunjung tinggi, mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, menurutnya, kesadaran berpancasila generasi muda bangsa makin tergerus. Maka, diperlukan sebuah lembaga khusus yang berfungsi mengoordinasikan pembinaan ideologi Pancasila untuk mendorong tumbuhnya pusat pendidikan dan pembudayaan Pancasila secara kreatif, inklusif, dan dinamis. Adapun keberadaan BPIP, tambah Panut, masih belum belum cukup kuat.

 

Jika merunut sejarahnya, telah banyak upaya dilakukan untuk terus membina ideologi Pancasila. Saat ini, BPIP tercatat bukan menjadi instrumen pembinaan Pancasila yang pertama kali dibuat oleh pemerintah, karena di Era Orde Lama dulu ada Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi) yang diterbitkan oleh Panitia Pembina Jiwa Revolusi (PPJR). Selanjutnya, pada masa Orde Baru dibuat juga lembaga Eka Prasetya Pancakarsa (P4) yang dibuat oleh BP7. Namun, upaya pembinaan ideologi Pancasila  yang sudah dilakukan baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru dinilai belum cukup berhasil “membumikan” Pancasila kepada masyarakat karena corak pembinaannya yang indoktrinatif. Akibatnya, Pancasila diingat dan dipahami hanya sebatas hafalan dan tidak mewujud secara substansial dalam keseharian.

 

Oleh sebab itu, menurut Anggota Dewan Pengarah BPIP, Buya Syafii Maarif tanggung jawab BPIP jadi berat karena harus dapat merebut kembali kepercayaan rakyat dalam melakukan pembinaan ideologi. Seperti fungsinya yang termaktub di pasal 4 Perpres Nomor 7 Tahun 2018, bahwa BPIP bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan kerjasama serta hubungan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Saat ini masyarakat menanti bagaimana pola pembinaan baru yang akan diusung oleh BPIP untuk mereformasi upaya pembinaan di masa sebelumnya.

 

Sekolah Ideologi Kebangsaan

 

Sejak resmi berdiri di Kab Purwakarta, Jawa Barat dan diluncurkan di tahun 2016 lalu, Sekolah Ideologi Kebangsaan dinilai sebagai inovasi baru upaya pembinaan ideologi Pancasila dan lantas mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Kab Purwakarta kemudian diapresiasi sebagai daerah yang berhasil membumikan Pancasila bagi warganya dan menjadi contoh bagi daerah lain di tanah air.

 

Sekolah Ideologi Kebangsaan merupakan upaya internalisasi Pancasila kepada masyarakat yang secara khusus menyasar generasi muda. Sekolah Ideologi Kebangsaan mendorong lahirnya banyak pemikiran dan aksi nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui metode pembelajaran yang interaktif serta aplikatif. Di Sekolah ini pula generasi muda banyak memperoleh wawasan luas tentang pengaplikasian ideologi Pancasila dan rasa cinta Tanah Air yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai kalangan, misalnya TNI, Polri, pemuka agama, hingga tokoh-tokoh inspiratif. Selanjutnya, untuk merumuskan sistem pengajaran, Pemkab Purwakarta bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Salah satu hal yang menarik, untuk mencegah radikalisme, Sekolah Ideologi Kebangsaan menyajikan kajian Kitab Kuning bagi para santri dan menghadirkan mantan narapidana terorisme sebagai Pemateri.

 

Sebelumnya, program Sekolah Ideologi sudah efektif dijalankan di Kabupaten Purwakarta setiap hari Senin selama dua jam pelajaran. Mulai tahun 2017, program sekolah ini lalu berubah menjadi Sekolah Ideologi Kebangsaan yang akan diterapkan dengan sistem dan metodologi yang lebih aplikatif. Metodologi yang diterapkan dalam aktivitas belajar dibuat menarik dan aplikatif sehingga menimbulkan kesan menyenangkan bagi pelajar, misalnya diskusi interaktif, penyajian materi berupa karya animasi yang memuat konten tentang kehidupan sehari-hari. Dalam membahas soal cinta tanah air, para pelajar tidak lagi belajar mengenai teori tetapi bagaimana penerapannya langsung dalam keseharian mereka.

 

Aria Hendrawan, Seorang Mahasiswa Magister Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, dalam tulisannya seperi dimuat di news.detik.com, Sekolah Ideologi Kebangsaan dapat diadaptasi sebagai model baru pembinaan ideologi Pancasila terutama yang menyasar generasi muda. “Ada dua strategi awal yang bisa ditempuh. Pertama, memulainya di daerah-daerah rawan konflik berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh kepolisian dan beberapa kementerian terkait. Kedua, mengujicobakannya terlebih dulu di daerah-daerah dengan indeks toleransi yang tinggi untuk dijadikan role model bagi daerah-daerah lain,” tulis Aria.

 

Dia juga menulis bahwa syarat pola pembinaan baru yang perlu dirumuskan dan dieksekusi oleh BPIP adalah harus bersifat kekinian, inklusif, dan tidak indoktrinatif. Metode yang digunakan nantinya memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab dua pola pembinaan lama Pancasila dianggap kurang berhasil karena metodenya yang bersifat satu arah. Sementara itu, generasi muda yang menjadi sasaran pembinaan karena rawan terpapar paham radikal dapat mulai diajarkan tentang cognitive opening, yaitu suatu proses mikro-sosiologis untuk penerimaan gagasan baru yang lebih radikal. Juga, secara khusus memang belum ada mata pelajaran atau program studi yang secara khusus konsen terhadap pembinaan ideologi Pancasila.

 

“Dalam implementasi di tingkat lokal, BPIP dapat menggandeng elemen pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Kesbangpolinmas) untuk kelembagaan dan jajaran TNI, Polri, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) hingga tokoh masyarakat sebagai Pemateri. Kemudian, metode yang digunakan harus beragam dan memadukan berbagai “taksonomi” kecerdasan, seperti outbond, tutor sebaya, training motivasi, proyek kewarganegaraan, maupun dengan pendekatan kearifan lokal (seni-budaya). Dengan demikian, pola pembinaan baru Pancasila akan menjadi gerakan transformatif, bukan lagi indoktrinatif,” tulis Aria dalam penutup tulisannya.

 

Melakukan pembinaan sembari terus berusaha membumikan Pancasila memang akan terus jadi kerja berkelanjutan sepanjang masa dan oleh seluruh elemen bangsa. Sebagai nilai dan pandangan hidup yang sangat ideal dan sudah diakui dunia, Pancasila tentu akan jadi salah satu hal yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Karena dengan Pancasila pula Indonesia dibina segala karakter baiknya. Maka, Gerakan Nasional Revolusi Mental pun dapat semakin menguat. (*)

 

Diolah dari berbagai sumber

 

 

 

 




 


#ayoberubah

0 PENDUKUNG